DPD Dorong Penggunaan Pangan Lokal dalam Program MBG
DPD RI mendorong penguatan ekonomi daerah dengan menjadikan gerakan ketahanan pangan lokal sebagai prioritas utama.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Dia menjelaskan bahwa dukungan DPD RI untuk program prioritas pemerintah tersebut telah dinyatakan dalam surat edaran (SE) ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada seluruh Senator dan juga disebarluaskan kepada semua kepala daerah.
Dalam surat edaran tersebut, diharapkan semua Anggota DPD RI dapat mengambil langkah-langkah konkret dengan pendekatan yang terstruktur, lintas sektor, dan kolaboratif bersama pemerintah daerah serta masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sultan juga menyampaikan beberapa poin penting dari surat edaran Ketua DPD RI, yang pertama adalah dukungan terhadap penguatan ekonomi daerah melalui gerakan ketahanan pangan lokal yang harus menjadi prioritas utama sebagai respons terhadap instabilitas geopolitik dan ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkaitan erat dengan program Ketahanan Pangan, untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat, berdaulat, dan produktif. Selain itu, kebijakan program ketahanan pangan di daerah harus merujuk pada kerangka hukum yang komprehensif.
"Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG. Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mensukseskan Program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada," ungkap Sultan seperti yang dikutip dari siaran pers, Kamis (22/5). Dikutip dari Liputan6.com.
Sultan meyakini bahwa program prioritas pemerintah, terutama ketahanan pangan dan MBG, adalah kebijakan nasional yang mendesak dan berjangka panjang. Oleh karena itu, kemandirian nasional dalam pangan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi kedaulatan Indonesia sebagai negara.
"Melalui surat edaran tersebut, kami mendorong semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, dalam mendukung program ketahanan pangan dan MBG," tegasnya.
Mantan ketua HIPMI Bengkulu tersebut memberikan penjelasan bahwa beberapa anggota DPD telah memulai inisiatif terkait ketahanan pangan nasional di wilayah mereka. Sebagai contoh, Senator Angelo Wake Kako dari NTT telah melaksanakan program penanaman jagung, sementara Senator Bahar Buasan fokus pada pengembangan produk hortikultura unggulan serta agrowisata di Bangka Belitung.
“Alhamdulillah hampir semua Senator menyambut baik dan antusias mendukung dan bersedia terlibat aktif dalam program ketahanan pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya sekretaris jenderal DPD RI yang baru Irjend Pol Muhammad Iqbal,” ungkap Sultan.
Dia menambahkan, “Kami optimistis, dengan reputasi dan pengalaman pak Sekjend akan memperkuat visi kolaborasi lembaga DPD dengan semua stakeholder di pusat untuk memastikan program prioritas pemerintah terealisasi secara efektif di daerah,” lanjutnya.
Saat ini, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam penyediaan lahan pertanian. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan melalui program yang sedang dirancang, yaitu "Senator Menanam". Program ini akan memfokuskan upaya pada pengembangan pangan lokal di setiap wilayah. Dengan tagline "Pangan Lokal untuk Ketahanan Nasional", diharapkan program ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh negeri.