Divonis Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya Heru Hidayat Bakal Ajukan Banding

Soesilo berpandangan, kasus yang menjerat Heru Hidayat merupakan pasar modal, bukan perkara tindak pidana korupsi. Dia menyebut, Undang-Undang Nomor 14 tentang Pasar Modal tidak bisa dielaborasi dengan SEMA Nomor 7.

2020-10-27 08:45:00

Kasus Jiwasraya

Tim kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Soesilo Aribowo kecewa atas vonis seumur hidup terhadap kliennya. Apalagi, menurut Soesilo, putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat tidak detail.

"Memang kami kecewa, karena putusan itu saya lihat pertimbangan-pertimbangannya tidak detail dan matang. Tadi juga dinyatakan hampir 90 persen persoalannya persoalan pasar modal, ada insider trading, ada manipulasi pasar," ujar Soesilo di Pengadilan Tipikor, Senin (26/10) malam.

"Karena sepanjang Undang-Undang pasar modal tidak mengatur bahwa itu merupakan tindak pidana korupsi, maka itu tidak bisa dikorupsikan, tapi tetap UU pasar modal," kata Soesilo.

Hal lain yang sulit diterima Soesilo adalah terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Menurut Soesilo, kerugian PT Asuransi Jiwasraya hanya berdasar pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas dasar tersebut, dirinya menyatakan akan berkoordinasi lebih jauh dengan Heru Hidayat terkait pengajuan upaya hukum banding.

"Mungkin kami akan berkoordinasi dengan klien, mungkin segera menyatakan banding terhadap putusan itu, tentu kita akan ketemu pak Heru dulu, karena tadi kita enggak sempat ketemu tapi hanya online saja, kita tentu tidak puas dan merasa kecewa," kata Soesilo.

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat pidana penjara seumur hidup.

"Menyatakan Terdakwa Heru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," tutur Hakim Ketua Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Rosmina menyebut, selain penjara seumur hidup, Heru juga wajib membayarkan denda.

"Membayar uang pengganti Rp10.728.783.335.000. Jika tak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti," kata dia.

Rosmina mengatakan, hal yang memberatkan Heru adalah melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit mengungkap perbuatannya. Terdakwa juga menggunakan tangan lain dalam jumlah banyak dan nominee.

Selain itu, Heru dianggap menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya untuk membayar judi. Perbuatan dilakukan dalam jangka waktu lama dan menimbulkan kerugian negara yang besar.

"Perbuatan terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimiliki merusak pasar modal, menghilangkan kepercayaan masyarakat dalam dunia perasuransian," katanya.

"Terdakwa bersikap sopan, menjadi kepala keluarga namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka perlakuan sopan dan kepala keluarga hilang," Rosmina menandaskan.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)