Disnaker duga PJTKI di Bekasi meningkat akibat eksodus dari Jakarta
Disnaker duga PJTKI di Bekasi meningkat akibat eksodus dari Jakarta. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat kenaikan jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di wilayah setempat. Hal itu disebabkan karena perpindahan dari DKI Jakarta setahun terakhir.
Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat kenaikan jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di wilayah setempat. Hal itu disebabkan karena perpindahan dari DKI Jakarta setahun terakhir.
"Di Jakarta sudah enggak bisa mendirikan PJTKI, karena masalah perizinan," kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bekasi, Hartono, Rabu (17/5).
Karena itu, kata dia, sebagian besar mulai pindah domisili ke Kota Bekasi. Berdasarkan catatan dinasnya, saat ini jumlah PJTKI di Kota Bekasi mencapai 40-an. Jumlah itu meningkat dari akhir tahun 2015 lalu yang sekitar 25.
"Sebagai contoh, dulu di Condet itu banyak perusahaan penyalur, sekarang sudah mulai berkurang terutama di dalam lingkungan," kata Hartono.
Hartono mengatakan, tidak menutup kemungkinan PJTKI di Kota Bekasi terdapat yang nakal. Artinya, menyalurkan tenaga kerja tanpa prosedur, seperti yang diselidiki oleh Mabes Polri, yakni sebuah PJTKI ilegal di Bekasi Selatan, kemarin.
"Kami mengalami kendala, karena sebagian besar kewenangan ada di pemerintah pusat," kata Hartono.
Misalnya, setiap calon TKI yang diberangkatkan dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja, bukan ke Dinas Tenaga Kerja di Kota Bekasi. Karena itu, pihaknya kesulitan mendata calon TKI yang diberangkatkan.
"Upaya kami hanya melakukan monitoring bersama dengan Camat, Lurah, hingga tingkat RT dan RW," kata Hartono.
Baca juga:
Meski pengangguran turun, kondisi ketenagakerjaan RI dinilai rapuh
Jumlah pengangguran Jabar bertambah, Aher disentil Jokowi
BKPM: Investasi asing paling banyak serap tenaga kerja RI
Menperin yakin revolusi industri ke-4 tak akan singkirkan pekerja
Jelang May Day, Menaker ajak Serikat Buruh bertemu
Menperin puji Sritex, investasi Rp 2,6 T dan serap 3.500 pekerja
Era ekonomi digital, ketenagakerjaan RI hadapai tiga tantangan