Dirjen Dukcapil Ajak Lembaga Swasta dan Negara Kerja Sama Akses Verifikasi Data

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh, mendorong lembaga pelayanan publik milik swasta dan negara melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk keamanan sistem data.

2021-10-16 20:02:00

Kebocoran Data Pribadi

Dengan demikian, verifikasi dalam langsung dilakukan ke sistem milik Dukcapil. Akses data Dukcapil dinamakan Zero Data Sharing Policy.

"Pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat dan penyedia jasa layanan publik," ucap Zudan dalam webinar, Sabtu (16/10).

Sebagai contoh sektor perbankan, menurut Zudan, dibanding petugas bank melakukan verifikasi secara manual dengan meminta nasabah menunjukan kartu identitas, akan lebih efisien jika perbankan langsung mengakses data milik Dukcapil.

Terlebih lagi, menurut Zudan, untuk verifikasi calon nasabah perbankan, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil.

"Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan, termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut," ungkapnya.

Zudan pun memastikan Zero Data Sharing Policy dilakukan untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang dilakukan lembaga pengguna, di mana data yang disebarkan bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil.

"Lembaga Pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Kemdagri misalnya seperti KPU, dilarang membagikan kembali datanya pribadi penduduk kepada lembaga lain,* pungkasnya.

(mdk/bal)