Direlokasi, warga Kampung Pulo takut biaya hidup tinggi di Rusunawa

Selain itu, mereka juga kecewa karena tidak adanya ganti rugi atas tanah yang telah mereka miliki bertahun-tahun.

2015-08-20 16:20:59

Pemukiman warga di Kampung Pulo, Jatinegara digusur oleh Pemprov DKI dengan bantuan Satpol PP, polisi dan TNI. Namun, warga melakukan perlawanan hingga berujung bentrokan.

Padahal, dua minggu sebelum penggusuran, Pemprov DKI sudah mengirimkan SP3 tentang adanya penggusuran hari ini. Namun demikian, masih ada warga yang tetap memilih bertahan, sebagian sudah pindah ke Rusunawa eks DPU Jatinegara Barat, tempat yang telah disediakan oleh Pemprov bagi warga korban relokasi penggusuran di Kampung Pulo.

Ketua RT 01 Kampung Pulo, Fatulah (38) mengaku, meski Pemprov sudah menyediakan rusun, namun ada keengganan warga terkait tidak adanya ganti rugi atas tanah yang telah mereka miliki bertahun-tahun. Besarnya biaya tinggal di rusun juga dipertimbangkan oleh warga tersebut.

"Kami merasa keberatan tinggal di rusun. Di sana kami harus bayar Rp 300 ribu per bulan, belum listrik dan airnya. Kan itu Rusunawa bukan Rusunami, sedangkan tanah ini kami bayar PBB setiap tahun," ujar Fatulah yang mengaku telah 30 tahun menetap di Kampung Pulo, Kamis (20/8).

Rusun eks DPU Jatinegara Barat yang disediakan Pemprov DKI memiliki 16 lantai yang dipersiapkan bagi 429 warga yang telah mendapat kunci rumah. Setiap warga Kampung Pulo mendapat jatah rumah yang berupa bidang berukuran 6x7 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur 2,5x2,5 m2, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 tempat jemuran, dan 1 ruang keluarga. Selain itu, Rusunawa juga dilengkapi masjid dan musala serta taman.

Meski demikian, Fatulah mengaku kurang puas karena kurangnya informasi terkait proses evakuasi warga ke rusun tersebut. "Proses evakuasi ya kami bingung. Info tidak jelas. Status masuknya gimana, dan gimana hak kami nanti. Kalau soal layak ya di sini juga layak sebenarnya. Di sini kami punya hak kok," paparnya yang mengaku punya sertifikat tanah zaman Belanda ini.

Sementara itu, warga kampung Pulo lainnya, Subur (41) mengaku lebih nyaman tinggal di Kampung Pulo ketimbang di Rusunawa eks DPU. Kata dia, biaya hidupnya pasti akan lebih tinggi dari adanya biaya sewa Rusunawa.

"Kalau dibilang sih kami lebih senang di sana (Kampung Pulo). Soalnya, kami bisa cari pekerjaan tambahan, istri saya bisa buka warung. Di sini katanya kalau mau buka warung harus diundi lagi," tutur ayah empat anak ini.

Subur sendiri tinggal bersama istrinya, Lina (38) beserta keempat anak mereka. Dalam bidang 6x7 itu mereka akan berbagi kamar seadanya. Hal yang sama dikeluhkan Subur, yakni biaya hidup yang makin bertambah.

"Dulu kan enggak biaya hanya listrik dan air. Lebih beban juga. Kita juga enggak tahu apa ini tetap atau ada kenaikan lagi," papar lelaki yang bekerja sebagai serabutan di tempat pemasang iklan ini.

Meski telah tinggal di rusun eks DPU, Subur tidak memaksa warga lainnya untuk bersama-sama tinggal di rumah baru bagi warga Kampung Pulo tersebut. Kata dia, setiap warga punya hak untuk memilih meski telah dianjurkan untuk pindah oleh Pemprov DKI.

"Di sana juga bisa hidup, emang sih lebih sering banjir. Tergantung setiap orang. Mau datang ya silakan," tandas dia.

(mdk/eko)