LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Dilarang gunakan tokoh bangsa, pembuatan APK Pilgub Jateng molor

Dia mengatakan, APK yang dibuat KPU setidaknya berjumlah 24 juta, dan akan dipasang di semua daerah di Jawa Tengah. Pemasangan APK ini juga menunggu izin dari 35 pemerintah kota dan kabupaten.

2018-02-28 14:23:25
Pilkada Serentak
Advertisement

Pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pilgub Jawa Tengah molor karena ada revisi desain. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo revisi desain tersebut dikarenakan aturan tidak boleh adanya pemasangan gambar tokoh yang bukan pengurus partai politik.

"Semua desain APK dikoreksi karena dilarang pasang foto mantan presiden Soekarno, Soeharto serta pendiri NU Hasyim Asyari. Kami harus mengubah semua yang tidak sesuai," tuturnya, Rabu (28/2).

"Selain itu juga disebabkan adanya ketergantungan antara rekanan dengan pasangan calon. Kami sudah berusaha mengebut proses pencetakan selama lima hari tetapi lagi-lagi molor. Karena kan jumlahnya mencapai 24 juta lembar," sambung Joko.

Advertisement

Dia mengatakan, APK yang dibuat KPU setidaknya berjumlah 24 juta, dan akan dipasang di semua daerah di Jawa Tengah. Pemasangan APK ini juga menunggu izin dari 35 pemerintah kota dan kabupaten.

"Untuk saat ini, kami sedang mengerjakan pembuatan APK sambil menunggu izin pemasangan diterbitkan oleh tiap pemerintah daerah. Sebab, semua kabupaten dan kota punya perda masing-masing sehingga mereka harus mengurus izin prinsip dan lain-lain terlebih dahulu," ungkapnya.

Joko mengungkapkan, jumlah APK yang akan dipasang berat keseluruhan mencapai lebih dari 150 ton. "Jenisnya mulai baliho umbul-umbul dan spanduk," tuturnya.

Advertisement

Baca juga:
Soal larangan gambar Soekarno, Politikus PDIP sebut pengetahuan KPU kurang luas
Politikus PPP pertanyakan penafsiran KPU soal larangan gambar tokoh
Bawaslu minta baliho bergambar ketua umum parpol diturunkan
Mempertanyakan dasar KPU melarang gambar tokoh di alat peraga kampanye
Agar tak disalahgunakan, Fadli setuju larangan gambar tokoh di alat kampanye

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.