Dianggap sepelekan vaksin palsu, Menkes 'disemprot' Komisi IX DPR

Menkes menyatakan peredaran vaksin palsu hanya 1 persen saja.

2016-06-27 16:05:13

Vaksin palsu

Komisi IX DPR memanggil, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). ‎Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek ‎dicecar anggota Komisi IX DPR terkait kasus peredaran vaksin palsu.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay marah dan menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api kepada Nila yang hadir di sana. Dia meminta, Nila harus menjawab pertanyaannya, jika tidak dia akan mengejarnya.

"Tolong dijelaskan apa sebetulnya bahaya vaksin palsu ini. Sudah tahu enggak apa campuran isi jenisnya sebenarnya. Sekarang kan sudah beredar, sudah dilakukan penelitian enggak? Apa jenisnya, apa bahayanya, setingkat apa berbahaya itu pada anak-anak," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Politikus PAN ini juga minta dijelaskan terkait data rumah sakit atau klinik yang diduga menjadi bagian peredaran vaksin tersebut. ‎"Jangan-jangan ini sudah sampai ke Papua, cuma karena di Papua belum ada polisi nangkap jadi kita anggap enggak ada. Berapa rumah sakit, berapa klinik, apakah sudah distop atau ada di pasaran," tuturnya.

Saleh juga meminta penjelasan bagaimana langkah BPOM untuk menghentikan kasus peredaran vaksin palsu. Bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian dan Menkes.

"Saya tidak puas dengan penjelasan kementerian kesehatan melalui Twitter-nya itu. Di Twitter-nya katanya enggak usah khawatir lah, ada tujuh hal penjelasan yang disampaikan. Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya 1 persen yang itupun beredar di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah. Andaikata ada 1 orang Indonesia yang meninggal karena vaksin ini, ini betul-betul pelanggaran dan harus dikejar," bebernya.

Menurutnya, tak layak Nila menganggap remeh kasus vaksin palsu ini. Dia meminta Nila mengoreksi pernyataannya di Twitter.

"Coba lihat warga negara asing, 1 saja hilang di gunung Sinabung, itu sampai Kemenlu, kalau perlu presidennya datang ke situ jemput. Di negara kita vaksin beredar dikatakan hanya satu persen. Itu enggak betul," ungkapnya.

Selain itu, Saleh juga menyalahkan Nila yang mengatakan bahwa dikabarkan vaksin tersebut mengandung hal tertentu. ‎"Dikabarkan? Ini kok bahasanya dikabarkan? Mestinya yang meneliti itu pemerintah. Kita bahas anggaran kemarin capek-capek itu biar pemerintah berhasil melindungi rakyat. Kalau dikabarkan berarti tidak pasti," ujarnya.

"‎Saya tidak suka dengan cara-cara pemerintah yang menganggap sepele terkait hal itu. Ingat Bu, jika pemerintah konsisten melanggar konstitusi, republik ini akan bubar," imbuhnya.

(mdk/rnd)