Dianggap anti-Pancasila, Guru besar Undip merasa ditunggangi

Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof Suteki mengaku tidak tahu akan menjalani sidang etik karena belum menerima undangan

2018-05-24 02:31:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof Suteki mengaku tidak tahu akan menjalani sidang etik karena belum menerima undangan. Dia harus menjalani sidang etik karena dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan dianggap anti-Pancasila. Sidang akan digelar Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip.

"Pemanggilan saja belum, bagaimana mau tahu ini terkait bab apa," ujarnya, Rabu (23/5).

Meski begitu, dia menduga sidang dirinya terkait postingan yang ditulisnya di media sosial Facebook. Menurut Suteki, dia menulis tentang pandangannya terhadap khilafah yang kemudian dinilai sebagai sikap anti-Pancasila.

Suteki menegaskan bahwa dirinya tidak anti-Pancasila karena sudah bertahun-tahun mengajarkan materi tentang ideologi negara tersebut. Sementara soal khilafah, hanya bentuk kebebasan berekspresi.

"Saya cuma bilang khilafah itu sebagai sistem pemerintahan. Di buku-buku teori atau apapun juga ada. Saya bicara tidak ngawur, lagipula ketika disandingkan dengan Pancasila lalu saya dibilang anti, ini tidak apple to apple. Pancasila itu ideologi, sistem pemerintahan kita demokrasi. Saya juga enggak menyebut pro-HTI atau tidak," lanjutnya.

Suketi juga merasa ditunggangi ketika mendapati adanya meme mencantumkan foto wajahnya bertebaran dengan tagar di dalamnya bertuliskan #HTIdiHati dan #HTILanjutkanPerjuangan.

"Itu bukan saya, tapi kalau soal khilafah ajaran Islam, sudah lama saya gaungkan," tegasnya.

Dia menyatakan yang dilakukannya adalah membuka wawasan. Sebagaimana dilakukan Said Aqil Sirodj, lanjut Suteki, saat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu berbicara soal khilafah.

"Di dalam bukunya ada, dituliskan bahwa khilafah itu bagian dari yang ada di Islam. Cuma belum cocok di Indonesia," katanya lagi.

Dia juga menjelaskan soal postingannya terkait aksi penyerangan di Mapolda Riau. "Itu saya tanya kan, apakah aksi tersebut memang dilakukan oleh pihak yang disebut teroris. Kalau tanya ya dijawab. Itu cuma memancing orang memaparkan pendapat. Beda kalau statemen yang bisa diproses hukum," imbuhnya.

Suteki mengungkapkan dirinya menghargai proses di DKKE Undip. "Pak Yos, Rektor Undip, selama ini juga tak mempermasalahkan pernyataan-pernyataan saya. Tak ada teguran, saya membantah dibilang merongrong Pancasila. Mungkin ini karena tekanan dari luar dan Jakarta sana saya enggak tahu pasti tapi. Andil saya banyak untuk kampus, tentu tidak bisa berakhir seperti ini," jelasnya.

Sebelumnya, Nuswantoro Dwiwarno, Kepala UPT Humas dan Media Undip, mengatakan sidang etik digelar oleh para petinggi kampus yang tergabung dalam Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE). Pasalnya, Suteki dianggap menyebar ujaran kebencian di akun Facebook pribadinya.

"Sidang DKKE diadakan hari ini (Selasa 22/5) dan mudah-mudahan hasil keputusannya bisa diumumkan besok," kata Nuswantoro, Selasa (22/5).

DKKE merupakan badan pelaksana kampus yang berada di bawah pengawasan senat akademik.

Menurut Nuswantoro pemanggilan Suteki akan dilakukan Rabu. "Sidang etik berlangsung secara tertutup," tuturnya.

(mdk/rzk)