Demi MBG, 35 Kabupaten Kota Se-Jateng Diminta Siapkan Rp10 Miliar
Masing-masing pemkab dan pemkot, diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk menyisihkan anggaran dari APBD senilai Rp10 miliar.
35 Kabupaten kota di Jawa Tengah diminta menyiapkan dana untuk berpartisipasi aktif pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis (MBG). Masing-masing pemda dan pemkot perlu melakukan penyesuaian anggaran yang ketat untuk kebutuhan dana untuk MBG.
Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo mengatakan, dana yang dianggarkan pemkab dan pemkot untuk mendukung makan bergizi gratis (MBG) dari APBD tahun anggaran 2025. Masing-masing pemkab dan pemkot, diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk menyisihkan anggaran dari APBD senilai Rp10 miliar sebagai dana talangan MBG.
"Di tahun 2025 ini, setiap kabupaten kota se-Jateng wajib menganggarkan sebagian dananya untuk mensupport makan gratis yang dicanangkan pak presiden dan pak wapres," kata Harso Susilo, Senin (3/2).
Penyediaan anggaran Rp10 miliar tersebut sementara ini masih diberlakukan khusus untuk tahun ini. Pihaknya belum ada pembahasan lebih lanjut apakah supporting dana itu juga akan diberlakukan tahun 2026 atau tidak.
Pemprov Jateng Anggarkan Rp67 Miliar
Pemprov Jateng juga menganggarkan APBD senilai Rp67 miliar untuk support program MBG.
"Itu arahannya untuk pelaksanaan tahun ini saja. Dari Pemprov juga merencanakan ikut menyediakan alokasi anggaran Rp67 miliar untuk menyikapi kekurangan anggaran pelaksanaan MBG," ujarnya.
Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah mengatakan, pelaksanaan kegiatan MBG sampai sekarang belum menemui kendala. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana kegiatan tersebut.
"Kami tetap fungsinya melakukan koordinasi dengan BGN. Ya kalau sampai sekarang tidak ada laporan kendala, kegiatan makan bergizi jadi suatu yang ditunggu-tunggu. Kita di tingkat provinsi cuma sebagai penerima manfaat saja," kata Uswatun.
Ada 72 ribu siswa sekolah jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) yang tersebar di Jawa Tengah. Sebagai penerima manfaat, pihaknya belum tahu soal keluhan para siswa dan guru dalam pelaksanaan MBG.
"Kami kurang tahu soal keluhan MBG. Yang kami catat sekedar di Jateng ada 72 ribu siswa jenjang Dikdas Dikmen," tandasnya.