Defisit Rp763 Miliar, Pemkab Bogor Pesimis Hadapi Tahun 2022

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui, pembahasan dilakukan intens dalam hari berlangsung sengit karena Badan Anggaran DPRD menginginkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menaikkan target pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor pesimis dalam mengalokasikan APBD 2022. Hal ini kemudian menjadikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi alot.

Sidang Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2022 pun harus dilakukan pada Selasa (31/8) sekitar pukul 23.30 WIB. Pasalnya, jika lewat dari hari tersebut, masa Persidangan III DPRD Kabupaten Bogor pun habis.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui, pembahasan dilakukan intens dalam hari berlangsung sengit karena Badan Anggaran DPRD menginginkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menaikkan target pendapatan daerah.

"Berkaca dari APBD 2021, kami dalam menyusun anggaran untuk 2022 dengan sedikit pesimis, mengingat situasinya masih pandemi," katanya usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Kata dia, DRPD banyak mengusulkan program kegiatan, sementara Pemkab Bogor hanya menargetkan pendapatan daerah sekitar Rp6,14 triliun. Atas banyaknya usulan, target belanja daerah pun membengkak hingga sekitar Rp6,90 triliun.

"Artinya masih terdapat defisit belanja sekitar Rp763,73 miliar. Nanti kan dalam Rancangan APBD 2022, akan dibahas lagi. Kita akan rumuskan lagi supaya target pendapatan bisa dinaikkan," tegas Iwan.

Iwan berharap, APBD 2022 dapat berjalan optimal sehingga kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor dapat terlayani secara maksimal.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengakui jika dalam dua hari (30-31 Agustus 2021), pihaknya bersama TAPD Kabupaten Bogor, membahas KUA-PPAS hingga tengah malam, sebelum diparipurnakan.

Rudy pun mengapresiasi Ketua TAPD Burhanudin. "Terima kasih yang sudah dua malam membahas KUA-PPAS ini," kata Rudy, yang sekaligus menutup Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Bogor.