Data diri dan nama dokter di Depok dicatut sebagai kader PSI

Bukan hanya mencatut nama. PSI juga memalsukan tanda tangan Hasto Harsono. Selama bertemu dengan para anggota KPUD, Hasto mendapat cerita bahwa banyak bernasib sama. Biasanya para partai memakai data palsu merupakan partai baru.

2018-03-22 07:13:00

Partai Solidaritas Indonesia

Data diri Hasto Harsono muncul dalam deretan nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Depok, Jawa Barat. Merasa tidak merasa pernah bergabung, masalah ini sudah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok. Namanya lantas dicoret dari bagian kader.

Kejadian ini bermula ketika tim KPUD Depok tengah melakukan verifikasi sekitar pertengahan Desember 2017 lalu. Empat orang menyambangi kediaman Hasto di kawasan Tanah Baru, Depok, selepas magrib. Ketika itu pria berusia 42 tahun itu belum tiba di rumah. Masih bekerja. Hanya ada sang istri, Chrisna Amelia (32), dan anak-anaknya.

Tim verifikasi lantas menunjukkan dokumen surat pernyataan kepada Chrisna bahwa nama suaminya tercantum sebagai kader PSI. Sang istri sontak merasa curiga. Dia meyakini bahwa tulisan dan tanda tangan pada surat itu bukan suaminya.

Padahal dalam surat pernyataan itu juga tercantum fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Hasto. PSI juga sudah membuatkan tanda pengenal. Setelah dihubungi, dokter di sebuah rumah sakit kawasan Kebayoran Baru meminta istrinya memfoto dokumen tersebut.

"Tulisannya beda. Difoto lah dan dikirim WA (WhatsApp) ke saya. Kagetlah," kata Hasto kepada merdeka.com di kediamannya, Minggu lalu.

Lebih kurang selang dua pekan, Hasto menyambangi KPUD Depok. Itu setelah dihubungi bahwa ada keberatan dirinya bukan kader. Di sana Hasto hanya mengisi surat pernyataan bahwa dirinya bukan bagian kader PSI.

Selama bertemu dengan para anggota KPUD, dirinya mendapat cerita bahwa banyak bernasib sama. Biasanya para partai memakai data palsu merupakan partai baru. Termasuk PSI, partai diketuai Grace Natalie ini.

"Setelah dihubungi saya datang, lalu membuat surat pernyataan bahwa tidak benar. Keanggotaan saya dicoret dari kader (PSI) itu," ucapnya.

Belum ada upaya lebih lanjut dilakukan Hasto guna mengusut kasusnya. Menurutnya, KPUD Depok tidak mempunyai kewenangan masalah itu. Sehingga masalahnya hanya berakhir sampai surat pernyataan keberatan dan menghapus data Hasto dari keanggotaan PSI.

Selama melakukan verifikasi, KPUD menerapkan metode random sampling. Hanya 10 persen sampel mereka ambil. Sehingga tidak seluruh nama kader didatangi satu per satu. Sehingga timbul kecurigaan masih banyak data diri diduga dicatut para partai politik guna memenuhi kuota lolos dalam Pemilu 2019.

Komisioner KPUD Depok, Arif, tidak menampik bahwa Hasto telah melaporkan pencatutan namanya sebagai kader PSI. Pihaknya menegaskan tidak bisa memberi sanksi kepada partai bila terbukti menipu maupun memalsukan data diri. Masalah itu langsung ditangani pihak berwajib.

"Pemalsuan itu delik. Itu pidana. Saya bukan ranahnya. Kita administrasi Pemilu saja. Kita verifikasi terkait keabsahan identitas," ujar Arif kepada merdeka.com.

Terkait metode dipakai dalam mengambil sampel, KPUD Depok menyadari tidak bisa semua kader partai disambangi. Butuh waktu lama dalam penyelesaiannya. Untuk itu pihaknya hanya mengambil 10 persen dari data dimiliki tiap partai di daerah.

Sementara itu, ketua DPP PSI Tsamara Amani mengaku belum mengetahui kabar partainya melakukan pemalsuan data kader. Pihaknya segera memeriksa kebenaran kabar tersebut. "Perlu dicek kabar itu. Kami akan cek, betul atau tidak," ujar Tsamara kepada merdeka.com.

(mdk/ang)