Cegah Klaster Covid, Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pilkada
Selain itu, Puan mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berjalan lancar dan aman. Menurutnya, tingginya angka partisipasi pemilih pada pilkada serentak menunjukkan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi di Indonesia.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah dan penyelenggara pilkada segera melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 terutama terkait protokol kesehatan. Hal tersebut guna mencegah timbulnya klaster pilkada.
"Lakukan tes, tracing dan treatment bila ada pemilih maupun penyelenggara yang terinfeksi virus corona selama pelaksanaan pilkada serentak untuk mencegah adanya klaster pilkada," ucapnya, Selasa (15/12).
Selain itu, Puan mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berjalan lancar dan aman. Menurutnya, tingginya angka partisipasi pemilih pada pilkada serentak menunjukkan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi di Indonesia.
"Alhamdulillah, Pilkada Serentak 2020 telah berlangsung lancar dan aman," kata Puan.
Dia menuturkan, berdasarkan catatan pemerintah dan penyelenggara pilkada, partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat mencapai 75,83 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pelaksanaan pilkada sebelumnya atau di era normal.
"Angka partisipasi ini lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada-pilkada di era normal. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujar kader PDIP itu.
Puan menegaskan, kepercayaan masyarakat itu harus disambut oleh para calon yang terpilih untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik. Khususnya, terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Serta, calon terpilih bisa meningkatkan kesejahteraan warga sesuai harapan masyarakat yang membuat mereka tetap antusias datang ke TPS dan memilih meski di era pandemi.
"Program-program nyata dari para calon yang terpilih sangat diharapkan warga, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya," ungkap Puan.
"Sebab di saat-saat seperti ini, setiap daerah memerlukan sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting, dan mempercepat kerja-kerja pemerintah daerah untuk membantu warganya," sambungnya.
Baca juga:
Satgas Covid-19 Kabupaten Serang Tepis Adanya Klaster Pilkada
Dugaan Politik Uang, Jagoan PDIP akan Gugat Hasil Pilkada Lampung Timur
Real Count KPU Pilkada Solo, Gibran-Teguh Raup 86,5 Persen Suara
Mendagri Klaim Kepatuhan Prokes Masyarakat saat Pilkada Capai 96 Persen
Unggul Sementara Real Count KPU, Ipuk-Sugirah Minta Pendukung Kawal Rekapitulasi