LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Catat! Ini Orang-Orang yang Dikecualikan dalam Aturan Larangan Mudik

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melaporkan adanya kenaikan mobilitas sebesar 60 persen saat libur paskah 2 April lalu.

2021-04-08 18:12:47
Satgas Covid-19
Advertisement

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melaporkan adanya kenaikan mobilitas sebesar 60 persen saat libur paskah 2 April lalu. Untuk itu, sebagai upaya pengendalian mobilitas, pemerintah melalui Ketua Satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) KaSatgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

"Saat libur paskah kemarin, kenaikan mobilitas mencapai 60 persen. Hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi dengan baik. Kenaikan itu juga jadi pengingat masyarakat untuk mengetatkan kedisiplinan protokol kesehatan, terutama di bulan ramadan dan Idul fitri," kata Wiku saat konferensi pers virtual, Kamis (8/4).

Wiku mengatakan, larangan mudik dalam SE tersebut tertanggal 6-17 Mei 2021. Pengecualian terhadap larangan ini diberikan kepada layanan distribusi logistik dan keperluan mendesak seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, untuk ke rumah sakit atau kunjungan duka, serta pelayanan ibu hamil dan melahirkan.

Advertisement

"Pelayanan ibu hamil maksimal 1 orang sedangkan untuk bersalin maksimal 2 orang. Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman, kami berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama kesehatan dan keamanan masyarakat," ujarnya.

Orang-orang yang masuk kriteria pengecualian itu juga harus memenuhi syarat agar bisa melakukan perjalanan. Yang pertama yakni harus memiliki surat izin dari pimpinan atau instansi tempat mereka bekerja.

"Untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI, Polri diberikan dari pejabat tingkat eselon 2 dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan," ujarnya.

Advertisement

"Untuk pegawai sektor informal yang punya keperluan mendesak juga perlu minta surat izin dari desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing," kata Guru Besar UI itu

Wiku menyebutkan, surat tersebut berlaku untuk perorangan dan berlaku untuk satu kali perjalanan pulang-pergi, serta diberlakukan untuk warga yang berusia di atas 17 tahun.

Baca juga:
ASN Pemprov Jabar yang Terpaksa Mudik Harus Kantongi Izin Tertulis dari Atasan
Aturan Larangan Mudik 2021 Terbit, Ada Sanksi Denda Hingga Pidana Bagi yang Nekat
Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Perlu Mudik Demi Menekan Penyebaran Kasus Covid-19
Dishub Siapkan 338 Titik Sekat Dijaga TNI-Polri Halau Pemudik Masuk Jawa Barat
Menteri Sandiaga Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik Agar Pariwisata Lekas Bangkit
Ketua DPR: Masyarakat Mempertanyakan Larangan Mudik, Namun Wisata Tidak Dilarang

(mdk/rhm)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.