Buru penyebar isu 10 juta buruh China, Polisi gandeng Imigrasi

Buru penyebar isu 10 juta buruh China, Polisi gandeng Imigrasi. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap pihak yang menyebar isu Indonesia dibanjiri 10 tenaga kerja asal China. Polisi juga menggandeng imigrasi jika menemukan buruh ilegal itu.

2016-12-27 16:01:58

Buruh China ilegal

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap pihak yang menyebar isu Indonesia dibanjiri 10 tenaga kerja asal China. Presiden Jokowi sendiri telah meminta kepolisian melakukan penindakan terhadap penyebar isu tersebut.

"Ya jadi isu namanya isu, tapi tentunya kita aparat penegak hukum menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan penyelidikan, kalau benar ada ya kita tindak," kata Ari Dono usai mengikuti rapat membahas pengamanan Tahun Baru di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/12).

"Masih kita trace, dalam lidik," sambungnya.

Ari Dono menjelaskan, saat ini kepolisian masih melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kita berkoordinasi dengan Imigrasi, Imigrasi yang depan yang punya undang-undangnya, kita tinggal nanti kalau ada kita temukan, kalau sekarang kan kita masih dalam kegiatan penyelidikan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menepis tudingan Indonesia telah dimasuki 10 juta tenaga kerja Tiongkok ilegal. Jokowi menyebut isu itu sudah meresahkan. Dia menilai sudah sepatutnya kepolisian menindak penyebar isu tersebut.

"Itu urusannya polisilah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia hanya berjumlah 21 ribu. Dia mengatakan pula tak mungkin warga Negeri Tirai Bambu berbondong-bondong ke Indonesia karena gaji yang diperoleh di tanah air lebih rendah ketimbang gaji yang didapat apabila bekerja di negara mereka sendiri.

"Logikanya ndak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini enggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," ujarnya.

(mdk/tyo)