Bukan PSBB, Cara Ini Dipakai Sejumlah Daerah Memutus Rantai Penyebaran Covid-19

Sejumlah daerah memiliki cara tersendiri menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di daerah mereka. Di Jawa Tengah misalnya, Pemprov memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

2020-05-19 15:07:14

Virus Corona

Sejumlah daerah memiliki cara tersendiri menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di daerah mereka. Di Jawa Tengah misalnya, Pemprov memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Gubernur Jawa Tegah, Ganjar Pranowo, menjelaskan pada dasarnya PKM dan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berbeda. Menurutnya, ada yang lebih penting dari itu.

"Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah literasi yang cukup tentang Covid-19," katanya di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Selasa (19/5).

Ganjar tidak memaksakan kepala daerah baik di kabupaten atau kota untuk mengikuti aturan PMK. Dia memberikan kebebasan untuk memilih apakah mau menjalankan PKM atau PSBB. Terpenting baginya, pilihan-pilihan yang akhirnya diputuskan dipersiapkan dengan baik dan mempertimbangkan segala risiko.

"Apabila PSBB dinilai sebagai cara baik, saya selalu sampaikan ke Wali Kota dan Bupati untuk menghitung beberapa aspek di sekitarnya, terutama aspek sosial," kata Ganjar.

Kebebasan itu dibuktikan dengan hanya kota Tegal yang menerapkan PSBB. Lalu kemungkinan daerah Wonosobo akan menyusul lantaran angka kasus positif semakin bertambah dengan cepat.

"Wonosobo kayaknya pengen PSBB karena tiba-tiba terjadi peningkatan (Covid-19) yang cukup tinggi, karena persebaran dari alumni Gowa dan ternyata ini juga menjangkiti yang ke Purworejo, kita juga melihat sekitar Temanggung, Brebes, dan sebagainya," ujar Ganjar.

Ada pula daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) seperti Kabupaten Maluku Tengah. Metode ini dilakukan untuk mengawasi dan membatasi pergerakan orang di wilayah yang tergolong kecil.

Seorang relawan di Desa Rohomani, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, Abdul Wahid Sangadji, menceritakan aturan ini mencegah masyarakat sekitar berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya.

"Melakukan PSBR Pembatasan sosial berskala regional. Jadi pembatasannya dari satu pulau ke pulau lain," ucap Abdul.

"Tetapi, ada sisi negatif dalam penerapan aturan ini. Salah satu yang bisa berdampak itu pasti ekonomi. Masyarakat itu kembali menebang pohon sagu sebagai kebutuhan pokok," sambung Abdul.

Terakhir penggunaan metode Merdesa. Konsep yang disebut menggabungkan kapasitas pemerintah desa dengan kapasitas sosial masyarakat desa untuk mengatasi wabah. Cara ini sedang diterapkan Pemerintah Desa Panggungharjo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Desa Panggungharhjo, Wahyudi Anggaro Hadi, mengatakan dalam mengatasi penyebaran virus, pemerintah dan warga desa membentuk Gugus Tugas Covid-19. Tugasnya, memetakan dampak wabah, serta melakukan mitigasi dampak sosial sejak pertama kali kasus positif muncul.

"Kami telah membuat panggung relawan Covid-19 sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama. Ada kesamaan persepsi terkait dengan situasi semacam ini. Bahwa jangan panik tetapi jangan abai," kata Hadi.

(mdk/lia)