Buka Rakernas DMI, Wapres JK Perintahkan Kemenag Hitung Masjid di Indonesia
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja Nasional(Rakernas) pertama Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pembukaannya JK menyebut jumlah masjid di Indonesia mencapai lebih dari 800 ribu. Tetapi hingga saat ini publik belum mengetahui jumlah pasti berapa jumlah masjid yang ada.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja Nasional(Rakernas) pertama Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pembukaannya JK menyebut jumlah masjid di Indonesia mencapai lebih dari 800 ribu. Tetapi hingga saat ini publik belum mengetahui jumlah pasti berapa jumlah masjid yang ada di Indonesia.
Bahkan kata JK, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun tidak mengetahui berapa jumlah pasti. Kemudian ketika ditanyakan kepada sekretariat baru menghitung beberapa. Karena itu, JK meminta kepada Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag agar membuat program untuk menghitung berapa jumlah masjid.
"Jadi Ditjen ini, mungkin kesempatan nanti bikin program untuk menghitung jumlah masjid yang benar," kata JK di hadapan para anggota DMI di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/11).
Dia menjelaskan Ditjen Bimas Kemenag nanti memerintahkan provinsi, kabupaten dan kecamatan agar mendata masjid di sana. Dia pun menyayangkan mengapa Lukman tidak tahu data masjid di Indonesia. "Apalagi mustinya Menteri Agama bisa hitung itu, kan ada kantor KUA di kecamatan. Jangan ngurusin NTR saja," ungkap JK.
JK juga mengakui saat ini peran Kemenag minim untuk mengurus terkait tempat ibadah khususnya masjid. Padahal kata JK, Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya mengelola masjidnya sendiri. Yang kedua, kata JK dari seluruh dunia adalah Pakistan.
"Yang lain diurus negara, jadi Dirjen Masyarakat Islam ini enak dia tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak. Urusan haji diurus dirjen haji, sekarang ditugasi : you selama enam bulan kasih kita jumlah yang benar," ungkap JK.
Tidak hanya pihak Kemenag yang harus mencatat jumlah masjid di Indonesia. JK yang juga sebagai Ketua DMI mewajibkan agar nantinya ketua-ketua di daerah memetakan masjid yang ada di daerahnya. "Kita juga wajibkan nanti ketua ketua daerah membikin pemetaan supaya masuk dalam aplikasi kita. Nanti dijelaskan di sana di aplikasi DMI," kata JK.
Diketahui dalam Rakernas tersebut hadir juga Menteri PAN-RB yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Baca juga:
Cegah Penyebaran Paham Radikal di Masjid, JK Minta DMI Beri Penilaian Penceramah
Fadli Nilai Pengumuman BIN soal Masjid Terpapar Radikal Bikin Kegaduhan Baru
Menteri PAN RB Syafruddin Resmikan ISYEF Point di Masjid Cut Meutia
Bantah BIN, Dewan Masjid Sebut yang Terpapar Radikalisme Kelompok-kelompok di Masjid
Syafruddin Resmikan Aplikasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis di Masjid
PKS Minta BIN tak Buat Gaduh Soal 41 Masjid Terpapar Radikalisme