'Buat apa Jokowi copot Kabareskrim, mau bikin kisruh internal?'

Selama ini Komjen Suhardi Alius dinilai tidak punya masalah.

2015-01-16 14:54:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak mencopot Komjen Pol Suhardi Alius dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Suhardi dikabarkan juga sudah dipindahtugaskan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sementara kabar santer yang beredar, posisi kabareskrim saat ini akan dialihkan kepada Irjen Budi Waseso.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengaku khawatir mutasi mendadak di dalam lingkungan Polri dapat memecah belah Korps Bhayangkara. Apalagi, jika pergantian jabatan tinggi kepolisian terdapat intervensi dari luar dengan mengubah-ubah susunan personel.

"Personel pejabat tinggi masih kondusif, tidak ada masalah, tidak perang-perangan, mungkin ada kecemburuan, kenapa musti diubah-ubah. Jangan sampai ubah-ubah ini akan jadi masalah jadi rumit lagi," tegas Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (16/1).

Bambang mengaku bingung dengan mutasi besar-besaran di tingkat perwira tinggi tersebut, apalagi perubahan dilakukan sebelum Komjen Pol Budi Gunawan resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, salah satu pejabat yang terkena imbas mutasi itu adalah Komjen Suhardi Alius.

"Budi Gunawan belum dinyatakan, belum dilantik kok ada perubahan. Kalau ini ide Pak Sutarman, saya itu urusan Pak Sutarman, tapi saya khawatir kalau dari luar," lanjut dia.

Menurutnya, kondisi kondusif yang sedang berlangsung saat ini terus dijaga. Namun, jika terjadi intervensi dari luar, termasuk intervensi politik, dia khawatir perpecahan di tubuh Polri seperti era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kembali terjadi. Ketika itu, kepolisian terpecah menjadi beberapa faksi.

"Ini pikiran saya, jangan sampai mutasi-mutasi ini ada intervensi dari luar. kalau tidak dijaga baik-baik, bisa timbulkan kontradiksi yang tajam. Seperti 2001, saya sendiri ditangkap, ada kubu Khaeruddin, Salim dan Bimantoro. Yang satu dukung pemerintah yang satu, yang satu dukung pemerintahan yang lain, dan saling bertentangan. Ini yang kita jaga agar tidak terjadi," tutupnya.

(mdk/tyo)