Bogor Raih Predikat Wajar dengan Pengecualian dari BPK, Ini Respons DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021.

2022-08-01 20:58:29

KILAS

Kata Rudy, DPRD Kabupaten Bogor sejauh ini belum membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2021 karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK.

"Setelah LHP kami terima, kami akan bahas LKPj Bupati Bogor tahun 2021 dengan berpedoman pada LHP BPK terbaru, dan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi," kata Rudy, Senin (1/8).

Dalam waktu dekat, Rudy memastikan DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakaan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sekaligus LKPj Bupati Bogor tahun 2021.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Pasalnya, terdapat potensi kerugian negara lebih dari Rp40 miliar yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan.

"Ada potensi kerugian negara cukup besar di atas Rp40 miliar yang harus ditindaklanjuti. Bentuknya ada kelebihan bayar atau denda-denda yang tidak sesuai itu harus ditindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam 60 hari," kata Iwan, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Bandung, Senin (1/8).

Dia mengungkapkan opini WDP yang diberikan BPK Jawa Barat, menilik pada beberapa temuan maladministrasi di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bogor.

Iwan mengungkapkan, Pemkab Bogor telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Namun demikian tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan dan harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh demi perbaikan ke depan," kata Iwan.

(mdk/cob)