Pemprov DKI Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.
Anggota V BPK, Bahrullah Akbar mengatakan pemberian opini WTP kepada Pemprov DKI berdasarkan 4 penilaian; pertama; penilaian, kedua; efektivitas, ketiga; kecukupan, keempat; kepatuhan.
"Dari empat penilaian ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Bahrullah yang segera disambut tepuk tangan para hadirin, Senin (31/5).
Kendati Pemprov DKI menerima opini WTP, dia menyampaikan, masih ada catatan untuk diperbaiki kepada Pemprov terkait pengelolaan keuangan ibu kota. Namun, Bahrullah menegaskan catatan tersebut tidak mempengaruhi atas penyajian laporan keuangan.
Catatan yang dimaksud adalah pengendalian sistem intern dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan.
BPK juga mencatat masih adanya poin yang perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI yaitu; Pemprov DKI belum menerima kompensasi kelebihan bayar premi BPJS Kesehatan dengan identitas ganda.
Kedua, kewajiban kompensasi pembangunan rumah susun murah, sederhana sudah ditetapkan nilainya.
"Namun belum diterbitkan izinnya," jelas Bahrullah.
Ketiga, kegiatan usaha aset konstruksi dinilai belum menggambarkan penilaian dan alokasi, dan salah saji pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Perumahan.
Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan apresiasi kepada auditor BPK yang telah mengaudit laporan keuangan Pemprov DKI meskipun terdapat beberapa catatan.
Anies menyebut, catatan-catatan yang dimuat dalam hasil laporan audit BPK akan menjadi modal perbaikan pengelolaan laporan keuangan di tahun-tahun yang akan datang.
Dia menambahkan, adanya catatan meski dalam status opini WTP, bukan kali ini saja diterima DKI. Pada opini tahun-tahun sebelumnya, catatan dalam opini tetap ada. Namun hal itu dijadikan modal Pemprov melakukan perbaikan.
"Kita berharap semua yang menjadi catatan dari BPK bisa kita tuntaskan sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya, semua catatan bisa kita tuntaskan dengan baik," jelas Anies.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya