BNN sebut Kaltim ranking ketiga kasus penyalahgunaan narkoba

Pengguna narkotika tidak hanya dari kalangan pekerja, melainkan juga dari kalangan pelajar, dengan prosentase 24 persen. Dirinci lagi, 72 persen di antaranya adalah laki-laki.

2018-09-06 12:14:18

Kasus Narkoba

BNN Provinsi Kalimantan Timur mengungkap data terbaru penyalahgunaan narkotika. Prevalensi atau secara umum, pengguna narkotika di Kalimantan Timur berada di atas rata-rata prevalensi nasional.

Survei salah satu kampus terkemuka di Indonesia, secara nasional di tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan narkotika di banding 260 juta jumlah penduduk Indonesia sekitar 1,77 persen, atau sekitar 3,5 juta jiwa.

Pengguna narkotika tidak hanya dari kalangan pekerja, melainkan juga dari kalangan pelajar, dengan prosentase 24 persen. Dirinci lagi, 72 persen di antaranya adalah laki-laki.

"Untuk Kalimantan Timur, prevalensi 2,1 persen. Kita di atas rata-rata nasional, dan kita di rangking ketiga penyalahgunaan narkotika (terbanyak), dari 34 provinsi. Ini sangat memprihatinkan," kata Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur Brigjen Pol Raja Haryono saat bicara kepada media dan pengelola media sosial di Samarinda, Rabu (5/9) malam.

Menurut Haryono, di Kalimantan Timur, baru memiliki tiga Badan Narkotika Kota di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, yang baru terbentuk 1 bulan lalu. "Sedikit bedanya, BNK, operasionalnya masih dari Pemda. Meski secara vertikal, bagian dari BNP Kaltim," ujar Haryono.

Kaltim, memang jadi salah satu sasaran empuk pengiriman narkoba, yang masuk dari negeri jiran Malaysia, melalui Sebatik, di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Tingkat kerawanan (peredaran narkotika), di posisi pertama adalah Samarinda, disusul Balikpapan, lalu Bontang. Meski keterbatasan ini dan itu, tentu kita tidak ingin berpangku tangan. Kita terus melakukan pembinaan bahaya narkoba," ungkap Haryono.

Untuk keterlibatan pegawai dan aparatur negara, MenPAN telah mengeluarkan edaran bernomor 50/2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Misal, diminta sosialisasi P4GN, dan tes urine. Itu bukan keinginan kami, tapi dari MenPAN. Tapi itu, belum berjalan maksimal," demikian Haryono.

(mdk/cob)