Beredar surat rekomendasi DKP pemecatan Prabowo dari TNI

Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan.

2014-06-08 07:11:00

Prabowo-Hatta

Beredar surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI. Dalam surat yang diterima redaksi merdeka.com, surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Klasifikasi surat: Rahasia

Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998.

Prabowo kemudian memerintahkan anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar melalui Dan Grup-IV Kolonel Inf Chairawan dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis.

Beberapa di antaranya adalah Andi Arief, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Desmon J Mahesa, Faizol Reza dan Pius Lustrilanang.

Topik pilihan: Prabowo Subianto | Capres Prabowo | TNI

DKP juga menuding Prabowo tak pernah melaporkan hal ini pada Panglima ABRI.

Prabowo dinilai mengabaikan hierarki, aturan operasi dan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI. Prabowo juga dinilai melanggar Sapta Marga dan tindak pidana.

Tindakan Prabowo merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, Bangsa dan Negara.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka perwira terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan."

Belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait surat rekomendasi pemecatan tersebut.

(mdk/ian)