DKP dituntut buka surat pemecatan Prabowo dari TNI ke publik

Merdeka.com - Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) kasus penculikan 1998 Hermawan Sulistiyo (Kiki) menuntut agar Dewan Kehormatan Perwira (DKP) membuka surat pemecatan capres Prabowo Subianto ke publik. Sebab menurut Kiki rakyat juga harus tahu siapa dan bagaimana track record Prabowo.

"Dibuka! Nggak bisa data itu semuanya ada di DKP. Makanya saya tuntut TNI ini momen bagus untuk membuka diri, membersihkan diri, kami ini tidak bersalah. Hanya ada oknum-oknum TNI yang seperti Prabowo itu yang menyalahgunakan kekuasaan. Semua orang siapa yang mau pegang dokumen waktu itu," kata Kiki saat menjadi pembicara di Seknas Jokowi Jawa Tengah di Jalan Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah Sabtu(6/6) malam.

Topik pilihan: Pilpres | Prabowo Subianto | Capres Prabowo

Kiki sendiri sampai saat ini masih memegang dokumen terkait keterlibatan dan peran Prabowo yang melakukan aksi penculikan terhadap 32 aktivis di era 1998. Dokumen itu disimpan dan didepositkan di salah satu perpustakaan di sebuah universitas di salah satu negara di dunia.

"Kalau dokumen-dokumen saya waktu itu saya simpan, saya depositkan di sebuah tempat di muka bumi ini yang tidak bisa dilacak. Di perpustakaan sebuah universitas. Kalau dibutuhkan negara ada prosesnya," ujarnya.

Hanya saja, Kiki menyatakan selama belum ada peradilan HAM berdiri di Indonesia dirinya tidak akan membuka dan memberikan dokumen itu kepada negara. Pasalnya dia khawatir dengan eksistensi dokumen negara yang sangat penting ini. Apalagi menyangkut kredibilitas dan dosa-dosa besar Prabowo.

"Sekarang mau diproses pengadilan mana? Pengadilan HAM-nya tidak ada. Nggak mau saya. Kenapa? Ya dia main opini, kita main opini saja. Kalau bagi saya kita perang opini saja," papar dia.

Saat ini, rakyat seolah-olah sengaja tidak diberitahu terkait pemecatan Prabowo. Apalagi terkait identitas dan siapa sebetulnya keluarga dan silsilah Prabowo. Padahal di sisi lain, tim sukses Prabowo diduga selalu melakukan serangan kampanye hitam terhadap capres Joko Widodo (Jokowi).

Kiki juga membeberkan pentingnya identitas sosok seorang pemimpin supaya rakyatnya mengerti jelas siapa orang yang akan memimpin mereka.