BEM UI Ajak Pengojek Demo Tolak Kebijakan Rektorat Soal Parkir Berbayar

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menggelar aksi penolakan penerapan parkir berbayar. Kali ini para mahasiswa bergabung dengan komunitas ojek pangkalan UI menggelar orasi.

2019-07-15 15:20:01

universitas indonesia

Heru salah satu ojek mitra UI mengatakan keberatan penerapan parkir berbayar. Pasalnya mereka menjadi terbebani dengan aturan tersebut.

"Kami hanya tukang ojek, cari nafkah di sini untuk keluarga. Kalau harus bayar parkir ya keberatan," katanya, Senin (15/7).

Dengan parkir berbayar otomatis akan berdampak pada tarif ojek. Menurutnya, kalau biaya parkir dibebankan pada pengguna jasa tentu juga akan keberatan. Dia khawatir pengguna jasa ojek berkurang dengan kebijakan tersebut. "Kalau nanti diterapkan konsumen keberatan tidak dinaikan," paparnya.

Ia berharap, rektorat UI memberikan kebijakan yang tidak merugikan para pengojek yang ada di area UI. "Sebab kalau diberlakukan akan menambah beban kami, sedangkan kami belum menaikkan upah jasa ojek," ucapnya.

Sementara itu, Ketua BEM UI Manik Margana Mahendara mengatakan, penerapan secure parking atau masuk berbayar akan berimplikasi pada perubahan pengenaan tarif parkir, khususnya pada kendaraan roda empat dan terlebih lagi roda dua.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan penempatan mesin parkir di akses masuk UI hingga Kampus Politeknik Negeri Jakarta, bukan di wilayah parkir.

"Kebijakan ini diterapkan dengan harapan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah kampus. Tapi berdasarkan hasil beberapa audiensi dengan pihak Rektorat UI, mahasiswa saat ini belum menerima kajian analisis dampak lalu lintas yang seharusnya disertakan dalam kebijakan pengelolaan parkir ini dan juga belum ada kajian lingkungan yang harusnya diberikan kepada publik," bebernya.

Maka dari itu, BEM UI menuntut rektorat untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan parkir yang masih bermasalah dalam hal administrasi, teknis, keamanan, an kejelasan dasar hukumnya.

Kemudian menuntut rektorat segera membuat sebuah forum yang melibatkan pihak terdampak dari kebijakan ini, mulai dari mahasiswa dan PNJ, perwakilan masyarakat.

(mdk/cob)