Bela Palestina, Jokowi serta Sultan Brunei dan PM Malaysia Minta DK PBB Bertindak

Dalam surat tersebut mereka mengutuk keras kejadian yang terjadi di Palestina.

2021-05-16 22:30:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah merilis pernyataan bersama terkait situasi di Palestina, Minggu (16/5).

"This afternoon, together with the Prime Minister of Malaysia and Sultan of Brunei Darussalam, we released a Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory (16/05)," kata Jokowi dalam akun twitternya dikutip merdeka.com, Minggu (16/5).

Dalam surat tersebut mereka mengutuk keras kejadian yang terjadi di Palestina. Kemudian mereka juga meminta agar Dewan Keamanan PBB segera bertindak dan mengambil semua tindakan. Hal tersebut demi menjamin keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil di seluruh wilayah kependudukan Palestina.

"We request the United Nations General Assembly to convene an emergency session to address the grave developments and come up with a Uniting for Peace Resolution with a view to putting an end to the atrocities carried out against the Palestinian people," dalam isi statemen tersebut.

Kemudian mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh menjaga solusi dua negara untuk mencapai kemerdekaan Negara Palestina, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Timur Yerusalem sebagai ibukotanya.

"We reiterate our solidarity with, and commitment to the Palestinian people, including their rights to self-determination, and the creation of an independent and sovereign State of Palestine," kata mereka.

Mereka juga menegaskan kembali untuk tetap mendukung mengupayakan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut untuk pencapaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

"We stand ready to support international efforts aimed at achieving a comprehensive, just, and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations Resolutions and international law, including humanitarian law," tambah mereka.

(mdk/ded)