Bekasi dibully netizen, DPRD sebut salah wali kota

"Wajar mereka mem-bully dan menagih karena pemerintah lambat dalam merealisasikan anggaran," katanya.

2014-10-14 15:35:54

Bekasi Dibully

Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Anim Imanudin mengatakan, wajar masyarakat mem-bully Kota Bekasi karena pemerintah lambat dalam merealisasikan anggaran. Padahal, biaya perbaikan kota cukup tinggi.

"Ternyata infrastruktur kita, menurut mereka (netizen) rusak, jalan macet, kumuh, panas," kata Anim saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa, (14/10).

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh warga merupakan suatu bentuk protes. Sebab, mereka telah membayar pajak, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan bahkan makan pun dikenakan pajak.

"Wajar mereka menagih karena pemerintah lambat dalam merealisasikan anggaran," katanya.

Menurut dia, anggaran infrastruktur sekitar Rp 500 miliar baru tercapai sebesar 54 persen. Padahal, seharusnya sudah mencapai sekitar 90 persen. Karena itu, dia meminta Wali Kota Bekasi agar menyampaikan kepada masyarakat. "Walikota harus tanggap dan mencermati ini," katanya.

Dengan adanya ejekan di sosial media itu, seharusnya pemerintah malu, dan setelah itu bertindak memperbaikinya. "Apa yang dikatakan sosial media tidak benar atau yang memang belum selesai pekerjaannya di sampaikan progres pencapaiannya," tandasnya.

(mdk/hhw)