Begini Penjelasan Danrem Kupang Soal Dugaan Permainan Seleksi Casis TNI AD

Pihak Korem juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran.

Komando Resor Militer (Korem) 161/Wirasakti Kupang membantah adanya dugaan permainan dalam proses seleksi calon siswa (Casis) Tamtama dan Bintara TNI Angkatan Darat (AD) tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dugaan ketidakterbukaan muncul setelah sejumlah orang tua calon peserta menyampaikan kekecewaan atas perubahan hasil seleksi yang diumumkan pada Jumat (20/6) malam hingga dini hari. Beberapa peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos, kemudian diumumkan tidak lulus menjelang keberangkatan ke Denpasar, Bali.

Kekecewaan tersebut disampaikan melalui media sosial dan menjadi viral, menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi panitia.

Menanggapi hal tersebut, Komandan Korem 161/Wirasakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas dari praktik curang.

“Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional, mulai dari seleksi administrasi, tes kesehatan, hingga tes jasmani. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Brigjen Joao dalam konferensi pers, Sabtu (21/6).

Ia menjelaskan bahwa pengumuman mendadak dilakukan untuk mencegah kemungkinan campur tangan pihak luar. Sebagian hasil seleksi disampaikan langsung di pelabuhan karena keterbatasan waktu menjelang keberangkatan kapal ke Bali.

“Yang tidak lulus diminta turun. Yang belum diumumkan, hasilnya disampaikan sebelum menaiki kapal,” jelasnya.

Tahun ini, seleksi Casis TNI AD di wilayah Korem 161/Wirasakti mencatat partisipasi sebanyak 6.055 peserta. Dari jumlah itu, 3.580 dinyatakan lulus. Untuk seleksi Bintara (Secaba), dari 1.233 peserta, sebanyak 273 orang dinyatakan lolos.

Brigjen Joao juga menegaskan bahwa rekrutmen ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk seluruh warga negara, khususnya putra-putri terbaik asal NTT.

“Yang kami cari adalah prajurit sejati, bukan sekadar angka untuk kuota. Proses ini gratis dan bebas permainan,” tegasnya.

Pihak Korem juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran jika ditemukan selama proses seleksi berlangsung.