Bareskrim bantah terima surat pencabutan kasus Masinton aniaya Dita

Bareskrim menduga, surat yang sempat beredar itu tidak benar.

2016-02-05 16:44:08

Masinton Pasaribu

Beredar surat pencabutan laporan penganiayaan yang diduga dilakukan Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu terhadap staf ahlinya, Dita Aditia Ismawati. Surat itu meminta kasus Masinton yang tengah ditangani Bareskrim dihentikan.‎

Kabag Analisa dan Evaluasi (Anev) Bareskrim Mabes Polri Kombes Hadi Ramdani mengaku menerima surat tersebut. "Kita belum terima," kata Hadi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (5/1).

Hadi menegaskan, tidak ada sepucuk surat yang disebut-sebut ditulis langsing ibunda Dita yakni Lilis Sulisnawati. Bahkan dia menyebut surat yang sempat beredar itu tidak benar. "Sampai saat ini kita memang belum menerima surat tersebut, itu mungkin isu aja," tegas dia.

Untuk diketahui sebelumnya, Kasus dugaan pemukulan yang dilakukan Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu terhadap Dita Aditia Asmawati telah memasuki proses hukum di Bareskrim Mabes Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Namun beredar surat pencabutan proses hukum di Bareskrim dan MKD atas nama ibunda Dita, Lilis Sulisnawati.

Surat yang ditandatangani di Bogor, 4 Februari kemarin tersebut berisi pernyataan Lilis. Dia tak ingin proses hukum dan etik dilanjutkan.

"Dengan ini kami menyatakan bahwa laporan ke Bareskrim Mabes Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang dibuat oleh anak saya tersebut di atas yang membawa-bawa nama Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR agar tidak diperpanjang lagi," tulis surat itu.

Lilis khawatir isu yang menyangkut anaknya dibawa ke ranah politis. Sebab akan mengganggu keluarga besarnya. Lilis pun mengakui bahwa surat itu dia buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan.

"Dan sebagai ibunya, saya menyatakan bahwa anak saya menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah kekeluargaan, dikarenakan berita- berita tentang anak saya ini sudah membuat keluarga khawatir dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain."

(mdk/noe)