Barang Selundupan dari China Dibakar, Isinya Boneka Doraemon, Sepeda & Mainan

Kementerian Perdagangan menyita puluhan produk impor yang beredar tanpa dilengkapi sejumlah perizinan resmi dan label SNI di Jawa Tengah. Nilai kerugian negara diperkirakan Rp6 miliar. Tujuh tersangka diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

2019-09-09 14:55:24

China

"Ada tujuh tersangka kami amankan. Modusnya agar tidak ketahuan petugas, barang impor ilegal dari Tiongkok diselundupkan menggunakan bungkusan karung. Isinya boneka Doraemon, sepeda onthel, perlengkapan bayi, meja, kursi, serta mainan anak dari bahan baku plastik," kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggrijono usai pemusnahan barang impor ilegal di Tuntang, Senin (9/9).

Dia menyebut dari kualitas barang yang disita mayoritas produknya ilegal yang dibuat dari Tiongkok. Sehingga dipastikan kualitasnya kurang memenuhi standar. Oleh petugas, selanjutnya dilakukan pemusnahan.

"Jadi pemusnahan barang ilegal untuk memberikan efek jera bagi para importir yang tidak melengkapi sejumlah dokumen perizinan resmi dari pemerintah," jelasnya.

Pihaknya menyayangkan ulah importir asing yang nekat melanggar sejumlah aturan dalam UU Perdagangan. Barang-barang yang membahayakan konsumen, justru dijual bebas via online.

"Kami akan tindak tegas importir asing yang melanggar UU Perdagangan. Karena hampir di setiap pelabuhan temuannya masih banyak. Rata-rata yang kami sita dari pelabuhan, produk yang masuk ke Jawa Tengah ini kebanyakan tidak punya surat izin impor, tidak ada label SNI serta tidak punya nomor pendaftaran barang," jelasnya.

Akibat ulah importir juga menghambat dunia usaha dalam negeri. Ke depan untuk menertibkan produk impor ilegal, pihaknya akan melakukan razia secara rutin.

"Jelas kami mempertebal pengawasan dengan merancang pembentukan kantor regional di masing-masing kabupaten/kota," ungkapnya.

Terpisah Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat menambahkan, selain pemusnahan, pihaknya juga akan mem-blacklist izin para importir yang melanggar aturan. "Ini bagian bentuk ketegasan kami dalam penindakan," tutup Wahyu Widayat.

(mdk/did)