Audisi Calon Menteri, Yasonna dan Jokowi Diskusi Bidang Hukum

Secara tersirat, kursi Menteri Hukum dan Ham bakal kembali diduduki Yasonna. Itu terlihat dari arah pembicaraan antara Yasonna dan Jokowi.

2019-10-22 17:42:11

Kabinet Jokowi

Politisi PDI Perjuangan Yasonna Laoly kembali diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu kerja pemerintahan. Yasonna tidak menyebutkan pos kementerian yang bakal diisinya.

"Saya betul mengapresiasi kepercayaan Presiden kepada saya untuk bekerja," ujar Yasonna di Istana, Selasa (22/10).

Secara tersirat, kursi Menteri Hukum dan Ham bakal kembali diduduki Yasonna. Itu terlihat dari arah pembicaraan antara Yasonna dan Jokowi. Yasonna membahas usulan dua omnimbus law yang disampaikan Jokowi saat pidato pertama di MPR. Yasonna diminta mengimplementasikan dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait.

Yasonna dan Jokowi juga membahas deregulasi peraturan di kementerian agar mempercepat investasi, mempermudah perizinan. Termasuk peraturan daerah agar tidak ada lagi tumpang tindih dan menghalangi aturan lain.

"Kita cari solusi yang terbaik untuk itu apakah perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden pokoknya perda harmonisasi agar daerah tidak melakukan aturan bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita," jelasnya.

Diskusi Jokowi dan Yasonna juga menyinggung pelayanan keimigrasian. Ada keluhan dari wisatawan asing mengenai pelayanan yang kurang baik oleh staf imigrasi. Tak luput dari pembahasan adalah masalah kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang sudah kelebihan muatan.

"Over kapasitas di lapas secara khusus mendiskusikan. Hampir 50 persen penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika harus dicari jalan kejahatan narkotika sinergitas kemenkumham, Polri dan BNN, akar masalah harus dicari," jelasnya.

Namun Jokowi dan Yasonna tidak menyinggung soal perppu KPK. "Enggak ini konsentrasi tugas-tugas pembangunan hukum."

Jika benar terpilih kembali menjadi menteri, Yasonna siap mundur dari DPR. Sebab, saat ini Yasonna tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Konsekuensinya mundur dari DPR," tutupnya.

(mdk/noe)