Artidjo tak boleh berkomentar soal PK korupsi Hambalang yang diajukan Anas

Artidjo enggan menanggapi PK yang diajukan Anas. Dia memegang teguh etika hakim yang tidak boleh mengomentari perkara yang akan berproses atau pernah ditanganinya.

2018-05-25 11:59:00

Kasus hambalang

Terpidana korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Anas Urbaningrum menilai putusan tingkat kasasi yang dipimpin Hakim Artidjo Alkostar sebagai ketua Majelis Hakim tak kredibel. Penilaian itu disampaikan mantan Ketum Demokrat saat mengajukan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat. Namun Anas menampik pengajuan PK memanfaatkan pensiunnya Artidjo pada 22 Mei 2018.

Artidjo enggan menanggapi PK yang diajukan Anas. Dia memegang teguh etika hakim yang tidak boleh mengomentari perkara yang akan berproses atau pernah ditanganinya.

"Karena etika daripada hakim itu sangat ketat. Tidak boleh kita mengomentari perkara yang akan berproses atau telah saya tangani. Tidak boleh. Itu kode etiknya jelas" kata Artidjo di gedung Mahkamah Agung, Jumat (25/5).

Disinggung penilaian Hamdan Zoelva terkait hukuman tidak bisa diperberat, Artidjo menganggap komentar tersebut tidak kredibel. Sebab Mahkamah Agung tidak selalu bergantung dengan alasan seseorang mengajukan kasasi.

"MA mengadili tidak bergantung pada alasan-alasan kasasi. Itu dibaca di UU MA. Jadi banyak komentator itu tidak tahu hukum tentang hukum acara dan hukum UU MA. Itu berkomentar dia seolah-olah tahu, itu disayangkan," kata dia.

Sekadar mengingatkan, pada tingkat pertama, Anas divonis 8 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan tersebut Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, tak berbuah manis, Anas justru harus menelan pil pahit setelah majelis hakim MA menolak permohonan kasasi Anas.

Hakim MA malah melipat gandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Bahkan, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

(mdk/noe)