Antara Ahok dan penggusuran di Ibu Kota

Antara Ahok dan penggusuran di Ibu Kota. Ahok beralasan penggusuran warga di bantaran sungai merupakan bagian dari program normalisasi sungai. Dan ini salah satu janjinya untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir saat kampanye Pilgub DKI 2012.

2016-09-29 05:34:00

Ahok di Pilgub DKI 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa kali melakukan penggusuran. Kemarin giliran warga Bukit Duri yang hidup di bantaran Kali Ciliwung yang kena. Ahok berdalih penggusuran merupakan janjinya saat Pilgub 2012 untuk mengatasi banjir Ibu Kota.

Meski ada yang menganggap cara Ahok mengatasi problem Jakarta ini tak manusiawi, nyatanya mantan Bupati Belitung Timur ini tetap ngegas demi target normalisasi sungai selesai akhir tahun ini.

"Saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai, kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir," kata Ahok, Rabu (28/9).

Dalam kasus penggusuran di Bukti Duri, diketahui bahwa warga masih dalam proses gugatan hukum di pengadilan. Persidangan yang sudah berjalan sembilan kali, belum memutuskan pemerintah atau warga yang dinyatakan menang dalam gugatan.

Ahok tidak bisa menunggu keputusan pengadilan. Pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung mutlak segera dilakukan untuk mengantisipasi banjir.

"Kita tidak bisa tunggu pengadilan. Proyek (normalisasi) itu APBN. Kalau tidak selesai bisa bayar tidak? APBN harus selesai akhir tahun ini," bebernya.

Kini gaya kepemimpinan Ahok yang keras, termasuk soal penggusuran, seolah menjadi isu politis di Pilgub DKI.

Bakal calon gubernur Anies Baswedan menilai penggusuran yang dilakukan Ahok berbeda dengan masa Gubernur Joko Widodo. Meski tetap di masa pemerintahan Jokowi, penggusuran kala itu tetap ada, namun suasana penggusuran berbeda.

"Ketika era Pak Jokowi juga kan ada penggusuran, tapi dengan suasana yang berbeda karena itu kita ingin kembalikan (seperti dulu)," kata Anies.

Anies menilai, dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah harusnya tak hanya berpikir soal menegakkan aturan. Tetapi juga melihat dampak dari suatu kebijakan yang dijalankan. Sejauh mana kebermanfaatan aturan tersebut bagi masyarakat.

"Jadi saya ingin sampaikan jangan sampai ada penggusuran semata-mata untuk soal aturan. Karena banyak sekali di kita yang sesuai dengan aturan. Tapi belum tentu sesuai dengan manfaatnya," jelas Anies.

"Jadi pendekatannya harus berbeda, jangan pendekatan yang tidak meletakkan penduduk Jakarta sebagai faktor utama," tegasnya.

(mdk/cob)