Anggota DPR Sebut Negara Tidak Perlu Ragu Bubarkan FPI jika Terbukti Langgar Hukum
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menanggapi usulan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman soal pembubaran FPI. Hasanuddin meyakini usulan Pangdam Jaya itu memiliki alasan kuat untuk membubarkan FPI.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menanggapi usulan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman soal pembubaran FPI. Hasanuddin meyakini usulan Pangdam Jaya itu memiliki alasan kuat untuk membubarkan FPI.
Hasanuddin mengatakan, usulan itu harus direspon negara. Meski pembubaran ormas ada prosedur yang harus ditempuh. Namun jika terbukti FPI melanggar hukum dan harus dibubarkan, Hasanuddin menilai negara tidak perlu ragu.
"Saya kira ini harus direspons negara. Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan, maka bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (21/11).
Dia pun mengapresiasi tindakan tegas Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang memberikan perintah menurunkan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab.
"Pada intinya saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, pemasangan baliho memang ada aturan seperti lokasi, ukuran dan durasi. Pemasangan baliho pun harus dikenai pajak. Tak bisa seenaknya memasang.
Dia menuturkan, Satpol PP memang yang memiliki kewenangan menurunkan baliho. Tetapi, upaya itu dihalangi karena selalu terpasang lagi. Sehingga menurunkan TNI untuk mencopotnya sudah tepat.
"Memang berdasarkan tupoksi, Satpol PP lah yang memiliki kewajiban untuk menurunkan baliho. Tetapi ada informasi, setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizieq Shihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karenanya, harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia," jelasnya.
Sehingga, tepat jika TNI turun tangan turunkan baliho Rizieq Shihab di Jakarta. Jika masyarakat umum yang menurunkan, bisa terjadi gesekan.
"Kalau penurunan baliho itu dilakukan oleh masyarakat atau ormas lain bisa terjadi bentrok berdarah atau mengarah ke konflik horizontal. Maka saya menilai tindakan TNI ini sudah sangat tepat ketika aparat yang lain diam," tegasnya.
Baca juga:
PDIP dan Demokrat Nilai Wajar TNI Turun Tangan Copot Baliho Habib Rizieq
Alasan Pemkab Bogor Tak Bisa Bubarkan Kerumunan Tiga Ribu Orang di Megamendung
Kemendagri Tegaskan Syarat Perpanjangan Izin FPI Belum Terpenuhi
Ridwan Kamil Bantah Berikan Izin FPI Gelar Acara di Bogor
Massa FPI Sempat Marah TNI Copot Baliho Rizieq di Petamburan: Woy Mau Ngapain!