Anggota DPR Minta PPKM Darurat Berlakukan Sanksi Tegas Pelanggar Aturan
Rahmad setuju dengan kebijakan PPKM Darurat ini sebab PPKM Mikro kurang efektif. Lonjakan kasus baru Covid-19 terjadi dan nyaris tidak terkendali.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta penerapan PPKM Darurat diiringi dengan sikat tegas dan konsisten menerapkan aturan di lapangan. Rahmad mengatakan, perlu sanksi tegas bagi pelanggar aturan. PPKM Mikro sebelumnya lemah dalam menegakkan disiplin.
"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan," ujar Rahmad dalam keterangannya, Kamis (1/7).
Rahmad setuju dengan kebijakan PPKM Darurat ini sebab PPKM Mikro kurang efektif. Lonjakan kasus baru Covid-19 terjadi dan nyaris tidak terkendali.
"Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah tidak mampu lagi melayani pasien Covid-19. Nah,dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat," katanya.
Anggota DPR Fraksi PDIP ini meminta masyarakat menaati keputusan PPKM Darurat. Ia meminta masyarakat bersabar meski sulit saat menghadapi kebijakan PPKM Darurat.
"Ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi," katanya.
Rahmad juga meminta pemerintah bergerak cepat menambah ketersediaan fasilitas kesehatan pasien Covid-19.
"Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas isolas pasien OTG di luar fayankes, jaminan ketersediaan perangkat medis dan pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan," katanya.
Rahmad meyakini, pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan jika semua elemen bangsa bekerja secara gotong-royong. Karena itu pula, Rahmad berharap pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan media, semua bersatu dalam mengedukasi masyarakat agar mentaati protokol kesehatan.
"Inilah saatnya bergotong-royong menyelamatkan anak bangsa. Para tokoh bisa ikut ambil bagian menumbuhkan kesadaran masyarakat, selain untuk mematuhi prokes, juga untuk mengikuti vaksin serta ikut meredam beredarnya informasi yang menyesatkan dikalangan masyarakat," ucapnya.
Baca juga:
Luhut Ancam Berhentikan Sementara Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Darurat
Pimpinan DPR Harap PPKM Darurat Dijalani Dengan Sungguh-sungguh
VIDEO: Super Ketat, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3-20 Juli
Selama PPKM Darurat, Jakarta Ditargetkan Tes Covid-19 Per Hari 120 Ribu Orang
PPKM Darurat: Resepsi Pernikahan Dihadiri Maksimal 30 Orang, Makanan Dibawa Pulang
PPKM Darurat, Pemerintah Imbau Pakai Jenis Masker yang Baik dan Diganti Setelah 4 Jam