Anggaran 2020, Polri Minta Tambahan Rp13 T, Kejagung Rp4 T
Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Dalam rapat itu mereka membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.
Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Dalam rapat itu mereka membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.
Ketiga lembaga itu mengajukan tambahan anggaran kerja tahun 2020. Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp13.921.566.761 dengan pagu indikatif tahun 2020 Rp90.322.223.353.351.
"Di tahun 2020, anggarannya menjadi Rp90,3 triliun Namun, kami merasa jumlah tsb masih kurang. Untuk itu, kami meminta tambahan anggaran lagi sebesar Rp13 triliun," kata Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
Kemudian, Kemenkum HAM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3.240.634.343.000. Pagu indikatif 2020 Rp13.606.453.723.
"Kemenkum HAM mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp3.240.634.343.000, kami berharap usulan tambahan anggaran ini bisa disetujui oleh Komisi III," ungkap Sekjen KemenkumHAM Bambang Rantam Sariwanto.
Sedangkan Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengusulkan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp4.040.656.795.000. Pagu indikatif tahun 2020 Rp6.797.505.795.000.
"Kami meminta tambahan anggaran untuk Kejaksaan sebesar Rp4.040.656.795.000," ucapnya.
Baca juga:
Sekjen MPR Belum Ajukan Anggaran untuk Penambahan Pimpinan Jadi 10 Orang
BNN, BNPT, LPSK Hingga Komnas HAM Ajukan Penambahan Anggaran Kerja Tahun 2020
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Ekonomi Makro 2020, Berikut Rinciannya
Tahun Depan, 8.221 Kelurahan Bakal Dapat Dana Rp3 Triliun
Pemerintah dan DPR Sepakat Alokasi Subsidi Listrik Capai Rp62,21 T di 2020
Target Lifting Minyak 2020 Disepakati Capai 755 Ribu Barel per Hari