Anas jadikan smart kampung 'jualan' di Pilgub Jatim

2017-12-04 11:59:30

Abdullah Azwar Anas

Calon wakil gubernur Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, bakal menjadikan sejumlah inovasi yang dilakukannya di Banyuwangi sebagai modal kampanye. Anas yang juga bupati Banyuwangi itu memang selama ini dikenal getol berinovasi. Salah satu yang bakal disampaikan Anas adalah program 'Smart Kampung' alias desa cerdas.

"Smart kampung bisa menjadi alternatif konsep yang relevan menjawab kebutuhan publik," ujar Anas.

"Desa dan kepala desa jangan hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga," imbuh Anas.

Anas menjelaskan, 'Smart Kampung' adalah program pengembangan desa yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi (TI), kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Smart Kampung diluncurkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada 31 Mei 2016.

"Jadi ada tujuh kriteria 'Smart Kampung', yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut ditopang oleh teknologi informasi. Saat ini sudah 120 desa di Banyuwangi dialiri fiber optic," jelas Anas.

Salah satu wujud nyata 'Smart Kampung' adalah 'jalan tol' bagi warga kurang mampu saat akan mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM). Surat ini berguna untuk akses pelayanan kesehatan secara total.

"Dulu, pengurusan surat ini sampai tingkat kabupaten. Dengan Smart Kampung, cukup dilakukan di level desa. Jadi datanya yang jalan, bukan orangnya. Proses yang dulu rumit dan memakan waktu berhari-hari kini lebih simpel dan singkat hanya beberapa jam saja. Juga banyak surat-surat lain yang cukup di desa dan maksimal di kecamatan saja," papar Anas.

Selain itu, kantor-kantor desa menjadi pusat beragam aktivitas publik, mulai dari kesenian hingga pendidikan.

"Sanggar-sanggar kesenian menggelar latihan di kantor desa, termasuk anak-anak belajar di kantor desa. Di Banyuwangi, kursus bahasa asing berbasis desa juga digelar di kantor-kantor desa," kata Anas.

Anas optimistis model serupa bisa terus dikembangkan di Jawa Timur.

"Desa ini kan garda terdepan pembangunan daerah, jadi harus terus didukung. Selain lewat dana desa yang sudah luar biasa disalurkan Presiden Jokowi, pemerintah daerah perlu menyukseskannya dengan memberi ruang bagi pemerintah desa untuk melakukan inovasi," pungkas Anas.

(mdk/hhw)