Abraham Samad usul KPK jerat Setnov dengan UU TPPU

Jika ditetapkan sebagai tersangka menggunakan UU TPPU, pihak KPK bisa melihat siapa saja yang bertindak sebagai yang menampung uang-uang dari hasil korupsi. Selain ini, dengan mudah KPK bisa melacak siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

2017-11-27 14:26:53

Setya Novanto

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tersangka kasus proyek e-KTP Setya Novanto harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Abraham Samad mengatakan hal tersebut karena kerugian negara yang telah diambil oleh Novanto dan tersangka lain begitu banyak yaitu Rp 2,3 triliun.

"KPK harus lebih garang lagi dalam menghadapi kasus e-KTP ini. Artinya lebih garang lagi apa, bahwa KPK harus menerapkan UU TPPU dalam kasus Novanto," kata Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

"Tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama, bahwa kerugian negara yg begitu besar itu bisa dimaksimalkan pengembaliannya," tambah Samad.

Kemudian, kata Samad, jika ditetapkan sebagai tersangka menggunakan UU TPPU, pihak KPK bisa melihat siapa saja yang bertindak sebagai yang menampung uang-uang dari hasil korupsi. Selain ini, dengan mudah KPK bisa melacak siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Waktu jilid 3 kemarin, kami pimpinan jilid 3 lalu selalu menggunakan UU TPPU agar supaya kita bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang sudah hilang. Intinya itu," ungkap Samad.

Samad juga mengatakan, pihak KPK juga harus berpacu dengan waktu dan segera mungkin menyelesaikan kasus e-KTP ke pengadilan. Namun kata dia, ada beberapa problem yaitu keterbatasan sumber daya manusia.

"Tapi saya yakin KPK pasti punya strategi-strategi lain yang bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat. Karena kita harus berpacu dengan waktu," tegas Samad.

(mdk/lia)