IPO Bank DKI Disetujui Pemegang Saham, Ini Perkiraan Waktunya
Direksi dan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk mempersiapkan semua tahapan dan kajian yang diperlukan.
PT Bank DKI telah resmi mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp249,31 miliar, yang merupakan 32% dari total laba bersih tahun buku 2024 yang tercatat mencapai Rp779,10 miliar.
Dari total dividen tersebut, Rp249,26 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sementara sisanya sebesar Rp56 juta diberikan kepada Perumda Pasar Jaya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Rabu, 30 April 2025.
"Sisa laba yang mencapai 68% atau Rp529,79 miliar akan digunakan sebagai saldo laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha dan transformasi Bank DKI di masa mendatang," ungkap Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangannya pada Kamis (1/5).
Pemegang Saham Setujui Rencana IPO, Kapan Realisasinya?
Dalam RUPST Bank DKI, salah satu keputusan penting yang diambil adalah persetujuan pemegang saham terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).
"Dengan adanya persetujuan ini, Direksi dan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk mempersiapkan semua tahapan dan kajian yang diperlukan untuk proses IPO, termasuk mempertimbangkan kondisi pasar saham serta perekonomian baik domestik maupun global," jelasnya.
Meskipun jadwal pelaksanaan IPO belum ditentukan, persetujuan ini menjadi langkah signifikan bagi Bank DKI untuk membuka akses kepemilikan saham kepada publik dan memperluas sumber pendanaan.
Keseriusan Bank DKI
Selain menyetujui IPO, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyetujui penambahan modal sebesar Rp2,19 miliar yang berasal dari kredit hapus buku eks BPPN dan dicatat dalam APBD-P 2024. Hal ini sebagai setoran modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Dengan demikian, modal yang ditempatkan dan disetor oleh Bank DKI meningkat menjadi Rp6,58 triliun," jelas Direktur Utama Bank DKI.
Dalam upaya mendukung transformasi, susunan jajaran komisaris dan direksi juga mengalami perubahan. Anang Basuki ditunjuk sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan Bahrullah Akbar, sementara empat nama baru telah ditambahkan ke dalam jajaran direksi dan kini menunggu hasil uji kelayakan serta kepatutan dari OJK.
Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan Bank DKI dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong era baru sebagai perusahaan terbuka.
Dewan Direksi dan Komisaris
Dewan Komisaris perusahaan terdiri dari beberapa anggota yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dalam susunan Dewan Komisaris, terdapat Komisaris Utama yang independen, yaitu Anang Basuki, serta anggota lainnya seperti Michael Rolandi C Brata sebagai Komisaris dan Kiryanto yang menjabat sebagai Komisaris Independen.
Di sisi lain, Direksi perusahaan juga memiliki struktur yang jelas dan terdiri dari berbagai posisi kunci. Agus H. Widodo menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan Ateng Rivai berperan sebagai Direktur Kepatuhan. Selain itu, ada beberapa Direktur lainnya, termasuk Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo yang masing-masing memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan operasional perusahaan.