Agar desa menjadi sejahtera

Badan Usaha Milik Desa, amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014

2016-12-22 06:29:10

Dana Desa

Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan komitmennya membangun Indonesia dari pinggiran lewat penguatan desa. Komitmen itu bisa dilihat dari peningkatan dana desa setiap tahun.

Dua tahun lalu, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,8 Triliun. Kemudian naik menjadi Rp 47 triliun pada 2016 dan Rp 60 triliun pada 2017. Tak sampai di situ, Jokowi menjanjikan dana desa naik dua kali lipat pada 2018.

"Berarti satu desa bisa mendapatkan sekitar Rp 1,8 miliar," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, pekan lalu.

Kendati demikian, Eko berharap pemerintah desa tak menjadikan dana tersebut sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan wilayahnya. Idealnya, dana tersebut ditempatkan sebagai stimulus pembangunan ekonomi desa.

Makanya, seiring itu, pemerintah giat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Entitas bisnis itu bisa memanfaatkan dana desa sebagai modal membangun perekonomian.

Eko mengakui masih terjadi kesalahpahaman di lapangan mengenai BUMDes dengan entitas bisnis lain yang juga ada di tingkat desa. Semisal, koperasi.

"Ini sering dipersoalkan antara BUMDes dan koperasi," katanya. "Bedanya, BUMDes itu milik desa yang 100 persen keuntungannya bisa dipakai untuk pembangunan desa. Kalau koperasi milik masyarakat yang keuntungannya 100 persen dikembalikan ke masyarakat."

Animo desa membangun badan usaha sangat tinggi. Eko mencatat sekitar 8 ribu BUMDes sudah terbangun dalam tiga bulan terakhir. Namun, diakuinya, tak semua BUMDes berjalan sesuai harapan.

"Kalau modal tak masalah, dana desa cukup dialakosikan sekitar Rp 100 juta-Rp 300 juta," katanya. "Kesulitannya adalah ketersedian sumber daya manusia. Nah, BUMDes yang berjalan itu karena kebetulan punya SDM atau mendapat pembinaaan BUMN."

"Kesulitannya adalah ketersedian sumber daya manusia. Nah, BUMDes yang berjalan itu karena kebetulan punya SDM."

Sebagai jalan keluar, pemerintah pun menggandeng perusahaan negara untuk melakukan pendampingan. Gayung bersambut. Dua bank pelat merah, BNI dan BRI, menargetkan membina 700 BUMDes pada tahun ini.

"Bulog juga bekerja sama dengan bumdes dengan membentuk rumah pangan desa."

Dalam perjalanannya, tak sedikit BUMDes yang sukses meraup untung miliaran rupiah. Seperti Tirta Mandiri, badan usaha milik Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.

Tirta Mandiri berhasil mengubah kolam renang alami yang kumuh menjadi obyek wisata air fenomenal. Alhasil, Entitas bisnis yang didirikan tujuh tahun lalu itu bisa meraup untung sekitar Rp 3 miliar tahun lalu.

"Keuntungan bersih itu dipakai buat bangun foodcourt, pengelolaan air besih," katanya.

"Di sana juga tak ada hotel, jadi masyarakat diberi Rp 1 juta-Rp 5 juta untuk merenovasi kamar dan membuat toilet duduk."

Kini, Tirta Mandiri dijadikan BUMDes percontohan di Indonesia.

"Semua desa saya minta untuk belajar dari Tirta Mandiri."

Eko berandai-andai, jika satu BUMDes bisa menghasilkan keuntungan sedikitnya Rp 1 miliar per tahun. Maka, akan ada Rp 75 triliun per tahun yang bisa dihasilkan sekitar 75 ribu desa di seluruh Tanah Air. Modal yang cukup untuk membangun Indonesia dari tepian.

"Sampai detik ini belum ada BUMN yang untungnya 75 trilun."

(mdk/yud)