9.000 Anak Trenggalek Tak Sekolah karena Kesulitan, Bikin Miris
Sekitar 9.000 anak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berpotensi tidak sekolah karena berbagai persoalan, salah satunya kemiskinan.
Sekitar 9.000 anak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berpotensi tidak sekolah karena berbagai persoalan, salah satunya kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal krusial yang menentukan anak dapat mengakses hak memperoleh pendidikan atau justru sebaliknya.
Pada masyarakat pedesaan, potensi anak tidak sekolah cenderung lebih besar dibanding di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh masih langgengnya budaya yang menganggap sekolah bukan sesuatu yang terlalu penting, apalagi jika kemampuan ekonomi keluarga hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.
Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menggagas program gerakan kembali belajar untuk anak-anak tidak sekolah di wilayah setempat.
Penting dan Mendesak
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengungkapkan bahwa gerakan kembali sekolah menjadi program khusus bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Trenggalek menuju generasi emas 2045.
"Gerakan ini kita canangkan dengan melibatkan Unicef (United Nations Children’s Fund)," ujar Bupati Arifin di Trenggalek, dikutip dari ANTARA.
Program tersebut akan dimulai dengan pendataan yang bakal dilakukan kelompok kerja (pokja) di masing-masing wilayah, terutama di desa-desa ramah anak agar data yang dihimpun akurat.
Pokja yang dibentuk di masing-masing kecamatan mendapat tugas melakukan pendataan dan identifikasi permasalahan anak-anak tidak sekolah di wilayahnya.
"Kalau urusannya biaya bagaimana. Kalau urusannya menikah ya berarti jangan ada diskriminasi. Kalau sudah terlanjur karena satu dan lain hal kan juga enggak masalah orang yang sudah menikah bersekolah," imbuh Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek.
Hasil pendataan pokja di masing-masing kecamatan itu bakal menjadi kajian pemerintah setempat untuk mengentaskan permasalahan anak tidak sekolah.
Kembali Belajar
©2018 Merdeka.com/Pixabay
Gerakan kembali belajar akan diimplementasikan melalui program kejar paket hingga penyetaraan agar anak-anak yang tadinya tidak sekolah kembali bisa sekolah.
"Pendidikan kejar paket dan penyetaraan jadi salah satu solusi," tutur Mas Ipin.
Perencanaan gerakan kembali belajar pada anak tidak sekolah menjadi salah satu usulan prioritas dalam Musrena Keren. Forum mirip Musrenbang ini secara khusus disediakan untuk menampung aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lain agar ikut andil menentukan arah kebijakan publik.
"Kita himpun dulu masukan dari perempuan, anak dan kelompok rentan. Beberapa masukan ini akan mengkompulir masukan Musrena Keren kecamatan sebelum dibawa ke Musrenbang untuk APBD 2024. Ini bagian bagaimana kita membangun pemerintahan inklusif di Kabupaten Trenggalek," pungkasnya.