1 Februari 1946: Penghapusan Sistem Monarki Hongaria oleh Parlemen
Pada 1 Februari 1946, secara resmi Parlemen Hongaria menghapus sistem monarki yang telah berkuasa di tanah itu selama 9 abad, dan menggantinya dengan Republik Hongaria. Berikut cerita selengkapnya.
Hongaria adalah sebuah negara yang berada di Eropa Tengah dengan Budapest sebagai ibukotanya. Dulunya, Hungaria adalah sebuah monarki yang berdiri sejak Abad Pertengahan hingga abad ke-20 dan berdiri selama hampir satu milenium.
Kerajaan Hongaria muncul sebagai kerajaan Kristen setelah penobatan raja pertama Stephen I di Esztergom sekitar tahun 1000, keluarganya (dinasti rpád) memimpin monarki selama 300 tahun. Pada abad ke-12, kerajaan tersebut menjadi kekuatan menengah Eropa di dunia Barat.
Pada akhir Perang Dunia I, Hongaria yang kalah kehilangan 71% wilayahnya sebagai akibat dari Perjanjian Trianon (1920). Sejak itu, bergulat dengan hilangnya lebih dari dua pertiga wilayah dan orang-orang mereka, penduduk Hongaria banyak yang menderita "Sindrom Trianon."
Negara ini lantas terpecah menjadi dua faksi yang tidak dapat didamaikan. Yakni mereka yang masih peduli dengan Trianon dan mereka yang ingin melupakannya. Perpecahan ini terbukti berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya Hongaria.
Pada 1 Februari 1946, secara resmi Parlemen Hongaria menghapus sistem monarki yang telah berkuasa di tanah itu selama 9 abad, dan menggantinya dengan Republik Hongaria. Berikut cerita selengkapnya, dilansir dari britannica.com.
Kerajaan Multietnis yang Kaya Sejarah
Pendudukan Utsmaniyah atas wilayah tengah dan selatan Hungaria pada abad ke-16 membuat negara ini dipartisi menjadi tiga bagian, yakni Kerajaan Habsburg Hongaria, Hongaria Utsmaniyah, dan Kerajaan Transilvania yang semi-independen.
Wangsa Habsburg memegang tahta Hongaria setelah Pertempuran Mohács pada tahun 1526 terus menerus hingga 1918 dan juga memainkan peran kunci dalam perang pembebasan melawan Kekaisaran Ottoman.
Kerajaan Hongaria adalah negara multietnis sejak awal mulanya hingga Perjanjian Trianon dan mencakup apa yang sekarang disebut Hongaria, Slovakia, Transylvania dan bagian lain Rumania, Carpathian Ruthenia (sekarang bagian dari Ukraina), Vojvodina (sekarang bagian dari Serbia), wilayah Burgenland (sekarang bagian dari Austria), Međimurje (sekarang bagian dari Kroasia), Prekmurje (sekarang bagian dari Slovenia) dan beberapa desa yang sekarang menjadi bagian dari Polandia.
Menurut ahli demografi, sekitar 80% populasi awal terdiri dari etnis Hongaria sebelum Pertempuran Mohács. Namun pada pertengahan abad ke-19, dari populasi 14 juta kurang dari 6 juta adalah etnis Hongaria karena kebijakan pemukiman kembali dan imigrasi berkelanjutan dari negara tetangga.
Perubahan teritorial besar membuat Hongaria menjadi homogen secara etnis setelah Perang Dunia I. Saat ini, lebih dari sembilan per sepuluh penduduknya adalah etnis Hongaria dan berbicara bahasa Hongaria sebagai bahasa ibu.
Runtuhnya Kerajaan Hongaria
Sejak tahun 1920 hingga keruntuhannya di tahun 1946, Kerajaan Hongaria berada di bawah pemerintahan Bupati Miklós Horthy. Horthy secara nominal mewakili monarki Hongaria. Pada kenyataannya, Kerajaan Hongaria tidak memiliki raja. Upaya Charles IV untuk kembali ke takhta dicegah oleh Horthy.
Hongaria di bawah Horthy dicirikan oleh karakternya yang konservatif, nasionalis, dan sangat anti-komunis. Pemerintah didasarkan pada aliansi konservatif dan sayap kanan yang tidak stabil.
Kebijakan luar negeri dicirikan oleh revisionisme — revisi total atau sebagian dari Perjanjian Trianon, yang membuat Hongaria kehilangan lebih dari 70% wilayah bersejarahnya bersama dengan lebih dari tiga juta orang Hongaria, yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan di luar perbatasan baru negara itu.
Pengaruh Jerman di Hungaria telah membuat beberapa sejarawan menganggap bahwa negara tersebut semakin menjadi negara klien Jerman setelah tahun 1938. Kerajaan Hongaria adalah Kekuatan Poros selama Perang Dunia II, berniat untuk mendapatkan kembali wilayah mayoritas Hongaria yang telah hilang dalam Perjanjian Trianon, yang dilakukannya pada awal 1941.
Pada 1944, menyusul kemunduran besar Poros, pemerintah Horthy bernegosiasi diam-diam dengan Sekutu. Karena itu Hongaria diduduki oleh Jerman dan Horthy pun digulingkan. Pemimpin ekstrimis Partai Palang Panah Ferenc Szálasi mendirikan pemerintahan baru yang didukung Nazi, yang secara efektif mengubah Hongaria menjadi negara boneka yang diduduki Jerman.
Setelah Perang Dunia II, negara itu jatuh ke dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Di bawah pendudukan Soviet, nasib Kerajaan Hongaria sudah ditentukan. Sebuah Dewan Tinggi Nasional diangkat sebagai Kepala Negara kolektif negara sampai akhirnya sistem monarki negara itu secara resmi dihapuskan pada 1 Februari 1946, menjadi Republik Hongaria.