Tak masuk dalam APBN 2019, normalisasi sungai di Jakarta baru bisa dimulai 2020

Dia beralasan pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum selesai. Bambang juga menyatakan perlu adanya penyesuaian konsep normalisasi dari BBWSCC dengan konsep yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

2018-10-03 19:58:40

Kali Ciliwung

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah mengatakan proyek naturalisasi atau normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan dan Sunter paling cepat bisa berjalan pada tahun 2020. Apalagi untuk normalisasi ini tidak masuk dalam APBN 2019.

"Kalau diajukan di APBN 2019 sudah enggak terkejar lagi, visinya harus disamakan dulu. Kita rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi," kata Bambang ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (3/10).

Karena hal itu, dia menyebut pihaknya tidak dapat melakukan normalisasi bila pembebasan lahan belum selesai. "Karena kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru," ucapnya.

Tak hanya itu, Bambang menyatakan bila ingin melanjutkan naturalisasi sungai, diperlukan perelokasian warga yang tinggal di bantaran.

"Jadi kalau menurut saya, rumah-rumah di bantaran itu harus bebas. Kalau nggak nanti terbawa arus banjir," ujarnya.

Selanjutnya dia menambahkan berdasarkan standar utama BBWSCC dalam normalisasi sebelumnya yakni sungai harus memiliki ambang basah selebar 35 meter hingga 50 meter. Sehingga sungai dapat menampung derasnya debit air.

"Kalau spacenya sempit agak sulit, agar volume air banjir itu bisa tertampung di sungai. Itu yang kami prioritaskan kalau programnya naturalisasi," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)