Setop pembangunan, Sandiaga persilakan swasta berminat bangun RPTRA

Jika pihak swasta memiliki lahan yang belum terpakai, alangkah baiknya jika dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kerena menyiapkan lahan terbuka yang ramah anak buka sekedar tanggung jawab Pemprov melainkan tanggung jawab bersama.

2018-03-06 09:28:42

RPTRA

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta tidak akan melanjutkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ditahun 2019 dengan alasan keterbatasan lahan. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong pihak swasta yang memiliki lahan terbuka untuk dibangun RPTRA.

Dan saat ini Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sedang mematang rencana tersebut. Apakah nanti menggunakan sistem sewa lahan atau tidak Sandiaga belum bisa menjelaskan secara detail.

"Karena keterbatasan lahan salah satu yang saya coba mendoring lagi digodok sekarang oleh Pak Agustino dan tim gubernur bagaimana bisa mengkonversi sebagian lahan-lahan yang dikuasai oleh privat untuk diberikan insentif sebelum mereka menggunakannya bisa digunakan untuk ruang terbuka yanh bisa dilakukan untuk tempat yang ramah anak juga," ungkap Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/3) malam.

"Tanggung jawab untuk menyediakan ruang terbuka bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang mungkin punya lahan taoi belum akan dibangun paling tidak dua tiga tahun ke depan. Nah ini yang mesti ada (aturan) terobosannya ini sekarang yang lagi saya minta untuk dikaji apakah itu bisa juga," ujar dia.

Dan ini menjadi solusi yang mungkin bisa diambil, agar anak-anak dan warga Jakarta memiliki tempat untuk bermain, belajar dan saling berinteraksi.

"Kalau maayarakat membutuhkan RPTRA saya rasa wajib pemerintah memberikan solusinya dan walaupun sudah habis dari segi lahan maupin anggaran kita cari adakah sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi permintaan daripada masyarakat," jelasnya.

DPRD kritik Pembangunan RPTRA dihentikan

Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga berharap pembangunan RPTRA tetap dilanjutkan hal ini karena RPTRA masih dibutuhkan warga Jakarta.

Dia mendorong jika tidak dianggarkan, maka Pemprov bisa menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk itu dia meminta Pemprov untuk menjalin komunikasi dengan perusahan swasta.

"Kita hrus drong kembai supaya pemprov tetap pembangunan RPTRA ada. Terserah bagaimana kebijakan pemprov mencoba mengkomunikasikan supaya CSR membuat RPTRA-RPTRA yang baru. Kalau mereka ajukan anggaran kita dorong supaya anggaran itu disetujui," jelasnya

Seperti diketahi RPTRA adalah program Gubernur Ahok, untuk itu dia meminta kepada Anies-Sandiaga untuk tetap meneruskan program-program dari gubernur sebelumnya terlebih untuk kepentingan warga Jakarta.

"Jangan karena itu ide pemerintahan yang lama jadi kita grounded. Justru ide yang bagus itu harus kita kembangkan tingkatkan lanjutkan Karena kalau kebijakan yang bagus tidak dilanjutkan berarti sama dengan menghambat pembangunan."

(mdk/rhm)