Jangan sampai tawa ceria anak-anak Jakarta hilang karena tak ada tempat bergembira

Memperbanyak ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) menjadi salah satu program Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semasa menjadi gubernur DKI Jakarta. Sampai di akhir masa jabatan Ahok yang kemudian dilanjutkan wakilnya Djarot Saiful Hidayat, sudah dua ratusan lebih RPTRA diresmikan di lima wilayah Jakarta.

Keberadaan RPTRA membuat sebagian warga Jakarta senang. Utamanya yang memiliki anak kecil karena bisa membawa buah hati bermain di sana sekaligus bercengkrama dengan warga.

Selama program itu berjalan, Ahok memang menggandeng pihak swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tersebut.

"Kenapa saya memilih CSR? Karena mereka enggak berani curangin mutu. Harga juga baik. Kalau pengembang, mereka pakai jasa penilai. Kalau nilainya tidak baik, akan dicoret," ujar Ahok, kala itu.

"Jadi uang kita (APBD) mau ke mana dipakainya? Tentu akan fokus, uang APBD itu untuk jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sembako dan juga untuk modal lapangan kerja," sambung Ahok.

Setelah Ahok dan Djarot lengser, memasuki lima bulan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tampaknya program itu tak akan berjalan lagi tahun depan. Hal itu pastikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan.

Menurutnya, ada beberapa alasan menjadi sebab program itu sulit dilanjutkan. Selain karena semua yang direncanakan di awal sudah terbangun, lahan yang tersedia juga semakin minim.

"Kita upayakan tahun ini terakhir (pembangunan RPTRA) karena cari lahan susah," jelas Agustino saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3).

Untuk tahun ini, ada 47 RPTRA yang sedang dikebut agar bisa selesai sampai akhir tahun. Dua di antaranya di Kepulauan Seribu.

Sandiaga Uno agak kaget mendengar itu. Seharusnya program itu terus dilanjutkan. Andai kata harus terhenti maka dia ingin ada solusinya untuk tempat bermain anak-anak di Jakarta.

"Mestinya diterusin ya, jika diperlukan sama warga, nanti saya akan cek teknis nya, tapi kebijakan kita sama Pak Anies, bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat-sangat diperlukan," kata Sandiaga.

"Kita sudah pastikan ruang terbuka yang ramah perempuan, ramah anak, yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini akan terus menjadi salah satu prioritas utama di DKI," tegasnya.

Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menilai dugaan penghentian program RPTRA karena pimpinan DKI ingin mengejar penilaian keuangan agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dulukan inisiatif Pak Ahok dengan menggerakkan pihak swasta, kalau Pak Anies dan Pak Sandi ini karena tidak pakai APBD akan susah mendapatkan WTP karena sulit dipertanggungjawabkan dan penilaiannya tidak jelas. Karena kelihatannya pemimpin sekarang ini tidak mau ada pembangunan yang tidak tercatat, tidak mau ada masalah keuangan," kata Yayat saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (6/8).

Persoalan lainnya adalah, lahan yang minim. Dia mendapatkan informasi bahkan pihak camat mengaku kesulitan mencari lahan untuk dibangun RPTRA.

Dia menambahkan, jika pun program ini benar-benar berhenti, dia berharap ada solusinya. Jangan sampai, kata dia, anak-anak di Jakarta kehilangan tempat bermain meski tanpa RPTRA.

"Ya memang artinya kalau tidak ada tanah harus dibuat tempat main yang terintegrasi dengan bangunan atau tempat yang menjadi lingkungan sosial di lokasi itu. Misalnya halam rumah ibadah, halaman kantor kelurahan, atau halam rusun. Sehinga bisa tercipta yang namanya pemanfaran ruang private untuk kepentingan publik. Jadi walaupun tidak ada yang outdoor bisa tetap dibuat indor," harap Yayat.

Dia juga menunggu seperti apa gagasan dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies-Sandi sebagai tim sinkornisasi.

"Beri dong gagasan yang smart terkait ruang terbuka untuk anak. Kita tunggu kerja tim sinkronisasi konsepnya sepertu apa. Yang penting tetap harus ada ruang main anak," tegasnya.