Sandi klaim 5 BUMD setuju dana PMD disetop

Sandi yakin, tanpa adanya modal dari pemprov, tidak akan mengganggu kerja mereka. Malah, Sandi menyebutkan mereka akan menghadirkan tata kelola BUMD yang lebih baik.

2017-11-15 13:02:45

Anies-Sandiaga

Angka Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 telah disepakati di angka Rp 77,1 triliun. Imbasnya, empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak lagi menerima modal penyertaan daerah (PMD).

Antara lain, Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim sudah memanggil semua direktur untuk membicarakan kebijakan itu dan mereka setuju.

"Lima-limanya termasuk bu Rina dari Dharma Jaya bilang sanggup. Terus saya bilang ganggu gak tupoksinya 'nggak, saya bisa kok cari dana yang lain'," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/11).

Sedangkan untuk LRT tidak bisa dihentikan karena proses pembangunan masih berjalan. "Kita nggak mau ganggu sama sekali LRT itu untuk menyelesaikan pembangunannya," imbuhnya.

"LRT fase satu pak Satya bilang, ini sudah setengah jalan nggak bisa diganggu, kalau itu kita full support. Kalau fase dua kita kan sudah tanda tangan dengan korea, kenapa nggak pake fasilitas itu, bisa juga," jelas Sandi.

Sandi yakin, tanpa adanya modal dari pemprov, tidak akan mengganggu kerja mereka. Malah, Sandi menyebutkan mereka akan menghadirkan tata kelola BUMD yang lebih baik.

"Saya yakin mereka kalau dichallenge seperti ini, mereka profesional-profesional yang hebat di bidangnya masing-masing kita akan hadirkan tata kelola BUMD yang baik," tandasnya.

(mdk/lia)