Redupkan PJU, Pemprov DKI Hemat Anggaran Rp675 Juta Setiap Bulan

Dia menyebut peredupan itu dilakukan selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19.

2020-05-11 15:45:48

PSBB Jakarta

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut dengan adanya peredupan lampu jalanan atau Penerangan Jalan Umum (PJU). Upaya tersebut ternyata dapat menghemat anggaran hingga ratusan juta Rupiah setiap bulan.

"Bisa menghemat sekitar Rp675 jutaan per bulan," katanya saat dihubungi, Senin (11/5).

Dia menyebut peredupan itu dilakukan selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, peredupan lampu jalan tersebut dimulai sejak Rabu 6 Mei 2020 karena aktivitas warga yang mulai berkurang saat malam hari seiring PSBB yang sudah berjalan hampir satu bulan lamanya.

"Ya secara bertahap akan dilakukan (peredupan PJU). Karena aktivitas masyarakat malam hari dan para pengguna jalan intensitasnya berkurang," kata Hari Nugroho, Kamis (7/5).

Hari memaparkan hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi biaya tagihan yang ditanggung pemerintah daerah.

"Peredupan (dimming) itu dilakukan sekaligus untuk menghemat pembayaran rekening PJU. Mulainya Rabu kemarin, rencananya sampai dengan selesainya PSBB," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ini. PSBB jilid II Jakarta akan langsung berlaku hari ini hingga 22 Mei 2020 mendatang. Hampir sebulan ke depan, Jakarta akan lebih keras memberlakukan PSBB.

"Berdasarkan pandangan beberapa ahli kesehatan dan Dinas Kesehatan, kami memutuskan perpanjangan pelaksanaan PSBB selama 28 hari mulai 24 April sampai 22 Mei 2020," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Anies meminta warga Jakarta mematuhi pelaksanaan PSBB jilid II ini. Sebab dalam masa perpanjangan PSBB aparat pemerintah di lapangan akan menerapkan penegakan hukum.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)