Rapat dengan Pemprov DKI, Setneg Tak Izinkan Area Monas Dipakai Gelaran Formula E

Pemerintah pusat hanya memberi izin acara itu dihelat di luar kawasan Monas. Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menjelaskan keputusan itu diambil pemerintah pusat dengan banyak pertimbangan. Salah satunya yakni adanya cagar budaya di kawasan Monas sehingga tak memungkinkan apabila digelar Formula E di wilayah itu.

2020-02-05 21:31:57

Revitalisasi Monas

Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya bertemu. Rapat malam ini membahas revitalisasi kawasan Monas yang menuai polemik dan rencana gelaran balap mobil listrik Formula E.

Pada pertemuan itu diputuskan, Sekretariat Negara selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tidak memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Formula E di area Monas.Pemerintah pusat hanya memberi izin acara itu dihelat di luar kawasan Monas.

"Yang soal Formula E bisa saya sampaikan hasil rapat Komrah, bahwa komisi pengarah tidak mensetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas. Kalau di luar silakan, kalau di dalam tidak," jelas Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, usai rapat di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Setya menjelaskan, keputusan itu diambil pemerintah pusat dengan banyak pertimbangan. Salah satunya yakni adanya cagar budaya di kawasan Monas sehingga tak memungkinkan apabila digelar Formula E di wilayah itu.

"Di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan apabila itu. Kemudian ada pengaspalan dan lain-lain," kata dia.

"Ada aturannya sih Monas itu bisa digunakan sebagai apa, dan tak boleh sebagai apa. Lihat itu dulu," sambung Setya.

Seperti diketahui, DKI Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil listrik atau Formula E pada tahun 2020. Perhelatan itu rencananya digelar pada 6 Juni 2020.

Penyelenggaraan ini akan berlangsung di kawasan Monas. Akan tetapi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat menyebutkan sirkuit yang akan dilalui dalam balap mobil tersebut.

Keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, di mana Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjabat sebagai ketua dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sekretaris.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)