Ragukan Dinas Kebersihan, DPRD DKI bilang 'ngangkut aja enggak bisa'

Sanusi meyakini sistem pengolahan sampah di DKI sudah ketinggalan zaman.

2015-11-02 17:08:26

Sampah Jakarta

Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi meragukan niat Dinas Kebersihan DKI yang mengambil alih pengolah sampah yang selama ini dikirim ke TPST Bantargebang, Bekasi. Menurut dia, jika tidak terselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin Jakarta akan menjadi lautan sampah.

"Kita tahu Dinas Kebersihan mengelola sampah seperti apa, ngangkut aja enggak bisa? Ngangkut aja masih susah gitu ya, apa lagi mengolah bantar gebang seratus sekian hektar," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).

Menurut dia, persoalan sampah bukanlah perkara gampang. Jika tidak cermat, bukan tidak mungkin anggaran pengolahan sampah akan semakin membengkak tahun depan. Apalagi, sistem pengolahan sampah tak banyak berubah sejak Gubernur Fauzi Bowo masih berkuasa.

"Itu sumber daya manusianya enggak main-main, resistensi sosial-politiknya tinggi sekali, terus kemampuan profesionalnya sangat dibutuhkan, jangan-jangan cost-nya malah jadi lebih besar. Pikirkan itu matang-matang," ujar politikus dari Partai Gerindra ini.

Menurut dia, dari kasus yang ada, yang perlu diantisipasi adalah soal gugatan hukum dari pengelola sampah yakni PT Godang Tua. Sebab, jika sampai pengolahan tidak berjalan dengan maju mundurnya persoalan sampah antar Pemprov DKI dan DPRD Bekasi, bukan tidak mungkin pengelola merasa dirugikan dan akan melakukan upaya hukum dan tentunya sampah akan semakin membeludak di wilayah DKI.

"Itu yang tadi kita sarankan agar anda (Dinas Kebersihan) tanya dulu ke biro hukum, ada celah enggak di mana si Godang Tua partner kita akan gugat. Kalau ada, kecilkan, jangan sampai menjadi status quo (mandek). Kalau status quo, kita pasti berantakan," tegas dia.

Dari volume sampah DKI yang mencapai 6000 ton, Sanusi menyarankan agar Dinas Kebersihan perlu menggunakan teknologi baru seperti ITF atau PTSP. Sebab, dari zaman Fauzi Bowo (FOKE) hingga Jokowi, DKI belum mempunyai alih teknologi yang mumpuni untuk mengolah sampahnya sendiri.

"Produksi sampah 6000 ton enggak pantas lagi menggunakan sanitary landfield, sudah harus menggunakan high technology, ITF atau TPST. Sejak Foke belum sampai, zamannya Pak Jokowi-Ahok juga belum ada," pungkas dia.

(mdk/tyo)