PSI: Terima Gaji Hak Atas Kinerja, Pin Emas Pemborosan

Sejumlah anggota fraksi parpol lain menyarankan, delapan anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI jangan hanya menolak pin emas, tapi juga tak menerima gaji. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan, pin berbeda dengan gaji. Menurutnya, gaji adalah hak dan pin hanya bentuk pemborosan anggaran daerah.

2019-08-26 14:25:29

DPRD DKI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak pin emas untuk anggota dewan.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih seharusnya mendapat dua buah pin emas dengan berat 7 gram dan 5 gram. Pin ini memakan biaya Rp1,3 miliar untuk 106 anggota dewan terpilih periode 2019-2024.

"Jadi kalau menurut kami, pada prinsipnya kami bukan menolak pin, yang kami tolak adalah pemberian pin berbahan dasar emas. Kami menilai dalam prinsip rencana penganggaran itu menjadi sebuah pemborosan. Dan menurut saya harus dibedakan antara gaji yang merupakan hak atas kinerja dan pin yang berbahan dasar emas yang tidak punya dampak substantif terhadap kinerja DPRD," jelasnya usai dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Idris mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI Jakarta. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," jelasnya.

Pin emas saat ini belum diterima anggota dewan. Saat proses pelantikan beberapa anggota perwakilan hanya menerima sebagai simbolik. Idris mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Sekretariat DPRD terkait penolakan ini. Pihaknya akan membuat replika pin dari bahan lain yang jauh lebih murah dan menunggu hasil koordinasi dengan Setwan.

"Makanya kita masih koordinasi sama Setwan dan kami sebenarnya sebelumnya sudah bersurat secara resmi mau melihat bagaimana nantinya," ujarnya.

"Sebenarnya kami sudah siap kalaupun membuat dengan tetap berkoordinasi sesuai ukuran, sesuai bentuknya," tambahnya.

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin akan dibuat dari bahan apa karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Setwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp50 ribu sampai Rp70 ribu per pin," tutupnya.

Sebelumnya Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau lebih akrab disapa Tina Toon ikut angkat bicara soal polemik pin emas untuk anggota DPRD. Menurutnya, pin emas adalah simbol beban tanggung jawab wakil rakyat yang besar.

Selain itu, pin emas ini adalah hak dari para wakil rakyat yang sudah dianggarkan. Dengan sudah mendapatkan haknya, maka kewajiban harus dijalani.

"Tetapi, kalau buat aku, di sini esensinya kita bekerja bersama dan untuk rakyat. Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan," jelasnya, Jumat (23/8).

(mdk/rnd)