Program Anies-Sandi masuk, KUA PPAS 2018 kekurangan anggaran Rp 2,5 T

Untuk diketahui, sebelum program Anies-Sandi masuk, nilai KUA PPAS yang telah disepakati Rp 71 triliun. Kemudian, setelah masuk, terjadi penambahan nilai menjadi Rp 77,5 triliun (namun angka tersebut masih dapat berubah).

2017-11-14 16:30:56

Anies-Sandiaga

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akhirnya bisa memasukkan program unggulan mereka di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Namun dampaknya, KUA PPAS 2018 hingga kini belum bisa dirampungkan.

Sebab, dengan masuknya program unggulan Anies-Sandi terjadi kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun. Untuk diketahui, nilai KUA PPAS yang telah disepakati Rp 77,1 triliun.

Untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan memakai solusi menyetop penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD DKI Jakarta. Seperti Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Rencananya, PMD untuk Jakarta Tourisindo di proyek LRT fase II akan dikurangkan sebesar Rp 1,2 triliun. Apalagi Jakarta Tourisindo memiliki kewajiban mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp 650 miliar.

"Jakpro dulu pernah kita berikan PMD untuk revitalisasi Palyja, sudah bertahun-tahun enggak dipakai, dulu dari zaman pak Ahok, pak Djarot sampai yang sekarang yah sepakat balikin dong, orang enggak dipake gimana. Dan kita minta balikin sama bunganya gitu loh," jelas Sekda DKI Jakarta, Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11).

Solusi lainnya menutupi kekurangan akan menggunakan dana SILPA atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2017. "SILPA-kan kita belum tau. Silva kita prediksi naik," katanya.

Meski demikian, ragam solusi menutupi kekurangan anggaran ini nantinya akan dibahas lebih intensif antara eksekutif dan legislatif.

"Nanti kalau berita acara pembahasan dari komisi dan di Banggar besar ini sudah di tanda tangan gubernur sama DPRD sudah ber-MoU baru Bappeda berani input, dilakukan perubahan poin a, poin b, poin c dan seterusnya. Saat ini masih belum dilakukan perubahan apapun dalam sistem e-budgeting kita," kata Saefullah.

(mdk/lia)