Pro kontra parkir meter di Ibu Kota
Sistem parkir meter berada di beberapa titik DKI Jakarta rencananya bakal dihapus Sandiaga Uno usai dilantik wakil gubernur. Alasan penghapusan lantaran tidak sesuai dengan budaya. Padahal sistem itu dibuat agar tidak ada pungutan liar dilakukan banyak ormas.
Sistem parkir meter berada di beberapa titik DKI Jakarta rencananya bakal dihapus Sandiaga Uno usai dilantik wakil gubernur. Alasan penghapusan lantaran tidak sesuai dengan budaya. Padahal sistem itu dibuat agar tidak ada pungutan liar dilakukan banyak ormas.
Sandiaga justru merasa tetap ada kebocoran dalam penerapan parkir meter. Dia berdalih banyak pengguna parkir malah menitipkan uang kepada juru parkir dibanding memakai alat parkir meter. Kondisi ini justru mengkhawatirkan. Sehingga nantinya dia bakal memakai aplikasi 'Jukir'.
"Kalau kita lihat di sini parkir kita dibantuin, mau belanja ada yang bantuin. Karena memang banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan," kata Sandi, Rabu kemarin.
Dalam penerapan sistem parkir meter dianggap Sandiaga hanya cocok bagi negara dengan karakter masyarakatnya individualis. Kondisi ini disebut berbeda dengan karakter masyarakat Indonesia.
Usulan Sandiaga tidak mendapat tanggapan positif Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Dia mengingatkan Sandiaga bahwa sistem diterapkan bukan tanpa tujuan. Sistem parkir meter berbasis elektronik memiliki banyak manfaat dibanding parkir liar. Parkir berbasis elektronik ini bisa mencegah adanya pungutan liar atau korupsi. Sehingga dana parkir efektif masuk ke kas Pemprov DKI.
"Supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak ada korupsi," tegas Djarot.
Melalui sistem parkir meter juga memberikan kepastian tarif bagi pengendara. Djarot menambahkan, keberadaan parkir berbasis elektronik bahkan membawa manfaat bagi juru parkir. Selain itu, keberadaan parkir meter juga tidak menghapus peran dan jasa juru parkir. Pemprov DKI tetap memberdayakan para juru parkir.
"Kemudian ada jaminan bagi juru parkir, karena juru parkir akan bisa digaji dua kali sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti itu, kita bisa deteksi betul uang yang dari masyarakat itu bisa masuk APBD dan bisa menjadi pendapatan daerah," ucap Djarot.
Manfaat lain dari parkir berbasis elektronik untuk mencegah konflik perebutan lahan parkir di masyarakat. Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, sebelum diterapkan sistem parkir elektronik, lahan parkir di Jakarta diperebutkan para preman.
"Contoh kasus belum lama kemarin misalnya ada tawuran kan penyebabnya karena rebutan lahan parkir," tegasnya.
Setelah menjelaskan sejumlah manfaat dari sistem parkir meter, Djarot mempersilakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin mengkaji ulang atau menghapus kebijakan ini. "Kalau mau diganti silakan, itu masa kepemimpinannya mereka," terangnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) justru merasa heran dengan ide Sandiaga. Menurut dia, parkir meter sebenarnya membantu Pemprov DKI Jakarta. "Yang pasti dengan parkir meter, kebocoran bisa kita tekan," kata Ahok.
Dia menjelaskan, warga Jakarta menjadi juru parkir diberi upah senilai UMP. Bahkan, anak-anak mereka menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan tidak perlu membayar saat naik bus Transjakarta. "Kita berdayakan semua tukang parkir meter, malah dapat gaji gede UMP. Anaknya bisa dapat KJP, naik bus enggak bayar," jelasnya.
Justru, Ahok menduga parkir meter membuat sejumlah pihak tidak mendapat keuntungan dari lahan parkir. Sehingga mereka resah dengan adanya kebijakan tersebut. "Mungkin ormas-ormas enggak dapat duit kali ya," terangnya.
Baca juga:
Mau dihapus Sandi, Djarot sebut parkir meter supaya tak ada korupsi
Ahok sebut parkir meter bikin ormas kehilangan lapak cari duit
Ahok sebut parkir meter kurangi korupsi & tambah pendapatan DKI